“Mari MMP dan Tunggang Parangang bekerjasama. Jangan ada protes lagi. Saya sebagai gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat, “ paparnya.
Permintaan Awang Faroek tak serta merta diterima Bupati Kukar, Rita Widyasari. Ketua Golkar Kaltim ini menilai formulasi pembagian hak PI Blok Mahakam ini belum final dan masih memungkinkan bisa berubah.
“Mungkin saja sesuai dengan apa yang disebutkan pak gubernur, pemprov 66,5 persen dan 33,5 persen untuk Kukar, atau bisa saja ini belum final, masih ada perubahan,” kata Rita kepada Koran Kaltim, kemarin.
Soal pembahasan pembagian porsi pengelolaan PI, Rita memastikan sudah rampung dalam Bulan Juli. Pemkab Kukar kata dia masih terus mengkaji untuk mencari pembagian yang proporsional, artinya tidak terlalu merugaikan bagi KUkar sebagai daerah terdampak.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Kementerian ESDM agar Kukar mendapatkan keadilan dalam pengelolaan PI. Bulan Juli ini sudah beres,” kata Rita, di Pendopo Odah Etam Tenggarong.
Rita menilai formulasi yang diungkapkan gubernur sangat tidak menguntungkan bagi Kukar. Sejauh ini Rita menegaskan Pemkab Kukar masih dengan komitmen awal, hasil pertemuan tahun 2013 silam, pembagian hak antara Pemprov Kaltim 40 persen dan 60 Pemkab Kukar.
“Blok Mahakam masuk wilayah Kukar, wajar kalau Kukar mendapatkan jatah 60 persen dan yang paling merasakan dampaknya adalah Kukar,” katanya.
Lanjut Rita, sekalipun pemkab Kukar melunak dari kesepakatan pertama, Pemkab Kukar punya tawaran kedua, dibagi rata, 50 persen Kukar dan 50 persen Pemprov Kaltim. “Opsi kedua sudah paling akhir, tidak ada tawar menawar lagi,” tegas Rita.
Rita menambahkan pengelola PI Blok Mahakam sangat memberikan dampak terhadap percepatan perekonomian Kukar. Berdasarkan perhitungannya, potensi pendapatan yang diterima Kukar bisa besar. Dengan kondisi sekarang, sebut Rita Kukar masih perlu suntikan dana segar yang besar untuk pemerataan pembangunan di 18 kecamatan.
“Kalau pengelolaan PI Blok Mahakam berjalan normal, pendapatan Kukar bisa tembus Rp10-15 Triliun per tahun,”ungkapnya.
Perihal adanya perjanjian awal mengenai pembagian hak kelola, Awang tak menampik. “Waktu itu main kira-kira saja. Kami setuju aja 60 :40. Setelah ada Permen 37, ada dasarnya makanya persetujuan itu batal demi hukum,” tukas Awang. (rs/ran)
