“Artinya, suatu kesalahan yang dilakukan pemegang izin, seharusnya berkonsekuensi terhadap status izinnya secara imparsial atau menyeluruh, bukan secara parsial berlaku terhadap satu PIT tertentu saja,” kata Castro sapaanya, Rabu (5/12).
Kedua, lanjut Castro tidak dijawabnya akar masalah terkait perizinan yang tidak memenuhi kaidah pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam PermenLH 4/2012. Dalam permenLH tersebut terang dijelaskan jarak tepi lubang tambang dengan permukiman, diharuskan paling sedikit 500 meter.
“Pertanyaannya adalah, di mana batas wilayah konsesi PT. ABN? Kenapa izin dikeluarkan demikian dekat dengan permukiman dan fasilitas publik berupa jalan provinsi? Artinya, ada ketidakberanian pemerintah membuka kesalahan yang dilakukan terhadap pemberian izin PT ABN,” sebut Castro.
Ketiga, tambah Castro wilayah konsesi yang berdekatan dengan permukiman juga menjadi salah satu aspek (selain kewajiban reklamasi yang diabaikan) yang menyebabkan hilangnya 32 nyawa manusia dilubang tambang.
Untuk itu, kata dia diperlukan upaya yang lebih serius dari Pemporv Kaltim menertibkan secara tegas baik perusahaan yang wilayah konsesinya berdekatan dengan permukiman, maupun wilayah konsesinya telah memakan korban nyawa manusia.
“Ketegasan tersebut berupa sanksi baik penghentian kegiatan mapun pencabutan izin terhadap para pemegang izin, guna memberikan efek jera (deterrent efect), agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tandasnya. (sab)
“Artinya, suatu kesalahan yang dilakukan pemegang izin, seharusnya berkonsekuensi terhadap status izinnya secara imparsial atau menyeluruh, bukan secara parsial berlaku terhadap satu PIT tertentu saja,” kata Castro sapaanya, Rabu (5/12).
Kedua, lanjut Castro tidak dijawabnya akar masalah terkait perizinan yang tidak memenuhi kaidah pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam PermenLH 4/2012. Dalam permenLH tersebut terang dijelaskan jarak tepi lubang tambang dengan permukiman, diharuskan paling sedikit 500 meter.
“Pertanyaannya adalah, di mana batas wilayah konsesi PT. ABN? Kenapa izin dikeluarkan demikian dekat dengan permukiman dan fasilitas publik berupa jalan provinsi? Artinya, ada ketidakberanian pemerintah membuka kesalahan yang dilakukan terhadap pemberian izin PT ABN,” sebut Castro.
Ketiga, tambah Castro wilayah konsesi yang berdekatan dengan permukiman juga menjadi salah satu aspek (selain kewajiban reklamasi yang diabaikan) yang menyebabkan hilangnya 32 nyawa manusia dilubang tambang.
Untuk itu, kata dia diperlukan upaya yang lebih serius dari Pemporv Kaltim menertibkan secara tegas baik perusahaan yang wilayah konsesinya berdekatan dengan permukiman, maupun wilayah konsesinya telah memakan korban nyawa manusia.
“Ketegasan tersebut berupa sanksi baik penghentian kegiatan mapun pencabutan izin terhadap para pemegang izin, guna memberikan efek jera (deterrent efect), agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tandasnya. (sab)
