Adapun pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,45 triliun, Dana Perimbangan Rp 5,05 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 22,15 miliar. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan antara pimpinan DPRD Kaltim, dalam hal ini Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Gubernur dan wakil gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengatakan, dalam penyusunan rancangan APBD 2019 tersebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bekerja maksimal dalam menyusun target APBD 2019.
Dalam penetapan rencana target penerimaan tahun anggaran 2019 tersebut, kata dia, telah memperhatikan dan mempertimbangkan mulai dari Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, perhitungan objek pajak daerah dan retribusi serta dana perimbangan. Termasuk asumsi makro ekonomi 2018, dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar Rp 5,3 persen dan pertumbuhan ekonomi Kaltim sebesar 2,8 persen. Dan inflasi nasional sebesar 5,3 persen dan Inflasi Kaltim 3,1 persen.
“Berdasarkan perhitungan tersebut maka rencana anggaran pendapatan tahun 2019 diprediksi sebesar Rp 10,53 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 943,71 miliar atau 9,84 persen dibandingkan dengan APBD setelah perubahan 2018 sebesar Rp9,59 triliun,” kata Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun.
“Setelah ini tinggal kita serahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi,”tambah Alung, sapaannya.
Sementara itu, target sumber pendapatan mengalami kenaikan dengan komposisi PAD 51,76 persen, dana perimbangan 48,03 persen dan pendapatan lainnya yang sah 0.21 persen. Adapun PAD ditargetkan sebesar Rp 5,45 triliun dengan mengalami kenaikan sebesar Rp 323,91 miliar atau 6,31 persen dari target PAD tahun 2018 sebesar Rp 5,12 triliun.
Angka tersebut dengan rincian dari pajak kendaraan bermotor (PKB), BBNKB, PBBKB, pajak air permukiman, pajak rokok dengan target ajak daerah secara keseluruhan Rp 4,42 triliun. Sedangkan sektor pendapatan lainnya dari retribusi daerah ditargetkan pada 2019 sebebsar Rp 28,61 miliar meliputi retribusi daerah, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Serta pendapatan bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebebsar Rp 224,52 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 779,82 miliar.
Sementara itu, untuk dana perimbangan ada APBD 2019 diperkirakan sebesar Rp 5,05 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 634,67 miliar atau naik 14,35 persen dari rencana penerimaan pada 2018 sebesar Rp 4,42 triliun.
Sedangkan untuk alokasi belanja daerah ditahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp 10,65 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 526,19 miliar atau 5,19 persen dari belanja pada APBD 2018. Dari jumlah tersebut, pemprov dan DPRD menyekapati belanja langsung diprioritaskan dan distribusikan ke masing-maisng belanja meliputi, belanja tidak langsung sebesar Rp 6,54 triliun. Dengan rincian belanja hibah Rp 778,57 miliar, bantuan sosial Rp 14,80 miliar, bagi hasil kepada kabupaten kota sebesar Rp 2,57 triliun, bantuan keuangan sebesar Rp 1,34 triliun, dan belaja tak terduga Rp25 miliar.
Selanjutnya untuk belanja langsung yang diperuntukan untuk program dan kegiatan pembangunan ditetapkan sebebsar Rp 4,11 triliun. Alokasi tersebut meliputi bidang pendidikan sbesar Rp 884,51 miliar, kesehatan Rp 859,15 miliar, pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp 1,13 triliun dan alokasi dana belanja langsung lainnya.
Sementara itu, dalam efisiensi yang terjadi pada pelaksanaan anggaran 2018 terdapat SiLPA sebesar Rp 220,04 miliar dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 100 miliar untuk menambah penyertaan modal pemerintah pada Bankaltimtara.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, substansi rancangan APBD 2019 diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik melalui program yang telah disepakati demi mewujudkan visi “Kaltim Berdaulat”. “Rancangan APBD ini merupakan hasil optimal yang bisa dicapai dengan mempertimbangkan kondisi yaang ada, baik faktor internal dan eksternal. Misalnya mempertimbangan ekonomi global dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
“Kita bersyukur DPRD melalui Banggar telah menyepakati hasil kerja bersama dalam menyusun R-APBD ini. Secara nominal APBD diharapkan dapat optimalkan prioritas pembangunan yang kita lakukan secara kesinambungan terutama pembangunan yang jadi tanggungjawab kewajiban daerah,”pungkasnya. (sab)
