Hal kemudian berlanjut pasca terpilihnya Isran Noor sebagai Gubernur. Apalagi usulan Kukar ini juga didukung oleh semua kalangan baik itu pemkab hingga tokoh pemuda. “Apa yang disampaikan ESDM itu minimal 50-50 persen,” tegasnya.
Menurutnya diharapkan keputusan nanti tidak hanya melihat aspek teknis namun juga melihat aspek sosial dan aspek politik. Sebab selama 50 tahun terakhir eksplorasi migas di Blok Mahakam, Kukar, di wilayah ring 1 dan ring 2 kurang begitu memberikan efek positif pembangunan terutama pesisir.
“Makanya harap porsi yang diberikan itu benar-benar adil bagi Kukar. Kami tidak mengakui porsi 66,5 dan 33,5, itu belum final,” terangnya kepada Koran Kaltim.
Keinginan DPRD Kukar mendapat dukungan dari Karang Paci. Anggota Komisi III, DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mendukung pembagian saham PI Blok Mahakam bagi rata, 50:50 persen.
Sarkowi mengatakan, Kukar harusnya mendapatkan PI yang ideal lantaran disamping pembagian yang layak itu merupakan hak daripada masyarakat Kukar. Sebagai daerah lokasi eksploitasi, Kukar tentu akan menerima dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses pegambilan minyak tersebut dirasa cukup besar.
“Sebagai tempat yang menanggung resiko atas operasional itu, maka masyarakat Kutai Kartanegara mempunyai hak untuk mendapatkan porsi yang seimbang dan sesuai, makanya dari awal saya sangat setuju,” kata Sarkowi kepada Koran Kaltim, Rabu (7/11).
Sebelumnya, lanjutnya, muncul wacana Kukar akan mendapatkan pembagian yang lebih besar dibandingkan dengan Pemprov Kaltim, juga sebaliknya. “Maka saya pikir solusinya itu fifty-fifty, Kukar 50, Provinsi 50,” ujar ketua Fraksi Golkar itu.
Menurutnya, Gubernur Kaltim Isran Noor bisa mengerti lantaran ini janji Isran Noor dalam meningkatkan PI Blok Mahakam untuk Kukar. Untuk mewujudkannya, imbuh Sarkowi, perlu ada komunikasi yang intens antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim.
Dia berharap Pemkab Kukar memiliki gagasan yang masuk akal bahwa Kukar memang layak untuk mendapatkannya. “Termasuk kami DPRD Kaltim akan membahas itu, kami minta adalah pemikiran yang rasional. Yang penting, kalau bisa membahas dan punya kepentingan bersama dengan fakta yang ada kukar yang menanggung resiko lingkungannya dalam hal ini, saya pikir provinsi bisa mengerti,” demikian Sarkowi. (ami/rf218)
