Ibu Kota Pasti di Kalimantan

SAMARINDA - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta tinggal menunggu waktu. Pemerintah memastikan ibu kota negara pindah. Tujuannya, Pulau Kalimantan. Kepastian ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (11/7). Menurut dia opsinya hanya tiga provinsi di Kalimantan. Alasannya, ketiga provinsi itu diyakini ideal dan memiliki ketersediaan lahan yang mencukupi.

“Ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, itu opsinya,” ujar Basuki Hadimuljono.

Pemerintah kata dia sudah menyiapkan lahan untuk keperluan pemindahannya. Basuki memastikan rencana pemindahan ibu kota negara itu tidak memicu kenaikan harga tanah di lokasi yang ditentukan. Sebab, seluruh tanah yang dipergunakan merupakan milik negara. “Enggak, itu (harga tanah) sudah dikunci, karena itu tanah negara,” katanya.

Dikatakan Basuki, secara prinsip pemindahan ibu kota sudah difinalisasi pemerintah. Dari tiga provinsi dipilih, pilihannya cenderung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Tapi, Kaltim dan Kalsel tak mau menyerah. Kedua provinsi ini mengklaim lebih siap.

Gubernur Awang Faroek Ishak lantang menyatakan Kaltim siap menjadi ibu kota negara. Fasilitas penunjang sudah sangat siap. Ada Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional bahkan infrastruktur jalan, Kaltim sebentar punya jalan tol.

“Kami siap jika memang harus menjadi ibu kota negara,” kata Awang Faroek kepada awak media belum lama ini.

Lembaga konsultan properti, Colliers International Indonesia lebih memilih Palangkaraya. Tapi, pemilihan Palangkaraya sebagai salah satu kandidat ibu kota negara harus ditunjang dengan fasilitas yang terintegrasi. Salah satu yang menjadi perhatian ketersedian hunian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di pusat pemerintahan negara. 

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan, syarat sebuah kota menjadi pusat pemerintahan adalah memiliki fasilitas minimum yang berkaitan dengan layanan kebutuhan hidup. “Hunian baru itu akan banyak permintaan dari para PNS atau pekerja yang pindah dari Jakarta ke Palangkaraya, dan itu bisa jadi isu lagi, karena itu akan ada cost lagi, karena tidak mungkin pindah sendiri pasti bawa anak atau istri,” ujarnya.

Dari segi jumlah populasi, menurutnya, Kalimantan masih ideal dijadikan ibu kota. Penduduknya baru mencapai 18 juta jiwa. 

Dari beberapa kota besar di Kalimantan, Palangkaraya salah satu kota terluas.“Secara populasi, Palangkaraya masih sangat ideal untuk ditempati. Tapi kalau dilihat  paling banyak berkembang adalah Balikpapan, dan itu pun secara sekarang ini kalau dikembangkan lagi kapasitas penyerapannya sudah tidak sanggup lagi,” jelasnya.

Pilihan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara mendapat penilaian sendiri dari Anggota DPR RI asal Kaltim, Hadi Mulyadi. Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ibu kota tidak perlu pinda ke Pulau Kalimantan. 

Senada dengan Fery, Hadi Mulyadi mempertimbangkan borosnya anggaran atas pemindahan ibu kota. 

Bertolak belakang dengan Gubernur Awang Faroek, Hadi Mulyadi lebih memilih pemindahan ibu kota negara sedianya masih di Pulau Jawa untuk menghemat anggaran. 

“Lebih baik dananya digunakan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, kalau mau pindah ya disekitar Jabar atau Banten saja,” ujar Hadi melalui pesan singka kepada Koran Kaltim, Senin (11/7) siang.

Menurutnya memindahkan ibukota ke Kalimantan terlalu besar biaya dan beresiko dibanding manfaat yang akan diambil. Waktu yang diperlukan untuk persiapan tidak sedikit. 

“Menurut saya itu pekerjaan mubazir,” katanya lagi.

Mukhlis Ramlan, Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda Alumni Lemhanas asal Kaltim menolak gagasan Hadi Mulyadi. Menurutnya, perspektif pemborosan versi Hadi Mulyadi harus dikaji lebih mendalam.

“Semangat yang diberikan Presiden harus disambut positif, ini kan agak aneh rakyatnya setuju pemindahan karena dampak positifnya sementara anggota DPR RI wakil Kaltim menolak, kami tak tahu literatur apa yang digunakan berargumentasi,” kata Muklis.

Menurut dia, jangan melulu pemindahan ibu kota ditinjau dari segi anggaran saja, ada keuntungan yang lebih besar dibalik semua. Setidaknya, ibu kota negara di Kalimantan bisa mengangkat derajat daerah yang dikenal tertinggal.

Ibu kota negara di Kalimantan, otomatis pembangunan berjalan sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat. “Rakyat Kalimantan akan menerima dampak positif dari semua itu,” kata Muklis. “Kami minta wakil rakyat asal Kalimantan, khususnya Kaltim jangan bikin komentar aneh, kalau tak membawa kebaikan buat apa, berfikirnya simpel saja lah,” tambah Muklis. (rs/kc/rol/ant/cni/vvi)