Unjukrasa warga ini sebagai bentuk protes kepada perusahaan tambang batu bara ini yang tidak memperkerjakan warga lokal. Pong mengatakan, warga di tiga kecamatan di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, sudah membuat 11 tuntutan.
“Intinya kami minta PT GBPC dan subkontraktor terutama PT SJK wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal terutama warga Kecamatan Jempang, Siluq Ngurai, dan Muara Pahu,” kata dia.
Selain itu warga yang tinggal di sekitar tambang meminta, perusahaan menyiapkan keperluan bekerja seperti mess dan transportasi antar jemput pekerja lokal.
Untuk merealisasikan semuanya, PT GBPC diminta memfasilitasi pertemuan perwakilan masyarakat dengan PT SJK.
“Kami minta besok (hari ini) pertemuan dilakukan bertepatan dengan unjukrasa,” kata dia.
Perusahaan memperkerjakan tenaga lokal sudah ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kubar, Yulius Mimpin. “Untuk menyikapi tenaga kerja lokal bisa bergabung sebagai tenaga kerjanya. Jika ada perusahaan yang mengabaikan melapor, agar diberikan sanksi,” ungkapnya.
Kapolres Kubar AKBP Pramuja Sigit Wahono dihubungi Koran Kaltim membenarkan renca aksi warga. Dia menyebut Polres akan mengawal demo itu. “Ya benar, mereka ada mengajukan surat izin, kita akan turunkan personel mengawal. Itu hak mereka (masyarakat) menyalurkan aspirasi. Tapi harus jaga kamtibmas, tidak merugikan masyarakat lainnya dan aktifitas perusahaan,” terangnya. (imr)
Unjukrasa warga ini sebagai bentuk protes kepada perusahaan tambang batu bara ini yang tidak memperkerjakan warga lokal. Pong mengatakan, warga di tiga kecamatan di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, sudah membuat 11 tuntutan.
“Intinya kami minta PT GBPC dan subkontraktor terutama PT SJK wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal terutama warga Kecamatan Jempang, Siluq Ngurai, dan Muara Pahu,” kata dia.
Selain itu warga yang tinggal di sekitar tambang meminta, perusahaan menyiapkan keperluan bekerja seperti mess dan transportasi antar jemput pekerja lokal.
Untuk merealisasikan semuanya, PT GBPC diminta memfasilitasi pertemuan perwakilan masyarakat dengan PT SJK.
“Kami minta besok (hari ini) pertemuan dilakukan bertepatan dengan unjukrasa,” kata dia.
Perusahaan memperkerjakan tenaga lokal sudah ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kubar, Yulius Mimpin. “Untuk menyikapi tenaga kerja lokal bisa bergabung sebagai tenaga kerjanya. Jika ada perusahaan yang mengabaikan melapor, agar diberikan sanksi,” ungkapnya.
Kapolres Kubar AKBP Pramuja Sigit Wahono dihubungi Koran Kaltim membenarkan renca aksi warga. Dia menyebut Polres akan mengawal demo itu. “Ya benar, mereka ada mengajukan surat izin, kita akan turunkan personel mengawal. Itu hak mereka (masyarakat) menyalurkan aspirasi. Tapi harus jaga kamtibmas, tidak merugikan masyarakat lainnya dan aktifitas perusahaan,” terangnya. (imr)
