Ani mengatakan suntikan dana ini bukan solusi satu-satunya dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, perlu langkah jangka panjang agar kesehatan neraca BPJS Kesehatan ke depan bisa lebih berkelanjutan.
Untuk itulah, dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari langkah agar penyelesaian masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa berkelanjutan.
“Kemenkeu juga akan kerja sama dengan kementerian yang lain agar BPJS Kesehatan ke depan lebih bisa berkelanjutan,” pungkas dia.
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan sedang berdarah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan potensi defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan tahun ini mencapai Rp10,98 triliun.
Selain mengucurkan suntikan dana, untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi juga merumuskan peraturan presiden soal pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
Mardiasmo mengatakan ada potensi dana Rp1,1 triliun dari sumber tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk menolong keuangan BPJS Kesehatan. Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan langkah yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Langkah tersebut antara lain; meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Program JKN, dan memanfaatkan dana cukai hasil tembakau. (cni)
