“Saya kira semua program ekonomi dan prasarana infrastruktur baik itu dibuat pemerintah BUMN dan swasta, sepanjang bermanfaat bagi lingkungannya baik itu jangka pendek dan menengah, ok. No problem” kata Isran.
“Kalau sebaliknya, kita evaluasi,” sambung Isran.
Menanggapi hal tersebut, Awang mengaku tak mempermasalahkan. “Kalau Pak Isran setuju, itu terserah dia, itu pendapat pribadi, bukan gubernur Kaltim kan,” kata Awang.
“Itu pendapat pribadi Pak Isran. Kalau pendapat gubernur kan nanti, belum jadi gubernur saja sudah menolak, perhatikan dulu pendapat para bupati dan wali kota, kepentingan rakyat Kaltim ke mana, itu yang diperjuangkan oleh gubernur,” sambung Awang Faroek.
Dia mengakui perbedaan pendapat hal lumrah. Namun, sebagai pemimpin, kepentingan rakyat lebih utama dari pendapat pribadi. “Saya berbeda, dia berbeda silahkan, karena dia belum gubernur. Calon masih, sampai 18 Desember,” ungkapnya.
Di sisi lain, penolakan pipaisasi yang digagas oleh Awang Faroek Ishak mendapat pujian dari pengamat ekonomi UNMUL, Aji Sofyan Effendi. Terlebih lagi, penolakannya melibatkan enam kepala daerah yang akan dilintasi pipa. Proyek ini akan digarap PT Bakrie & Brothers dengan memasang pipa sepanjang 347 kilometer, membentang dari Kota Bontang (Kaltim) - Takisung (Kalsel), melintasi enam daerah di Kaltim; Bontang, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser, Balikpapan, dan Samarinda.
Proyek ini dijalankan pemerintah pusat melalui BPH Migas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas di Kalimantan. Investor, PT Bakrie & Brothers menyiapkan investasi mencapai 500 juta dolar Amerika.
Menolak proyek ini Gubernur Kaltim, Awang Faroek sudah bersurat kepada Presiden. Bermodal penolakan bersama enam kepala daerah yang dilintasi proyek pipa gas alam ini, menurut Aji Sofyan akan menjadi argumentasi kuat agar proyek yang dijalankan PT Bakrie & Brothers batal total.
Penolakan oleh gubernur menurut Aji Sofyan tak sekedar meminta bupati dan wali kota menyatakan penolakan, tetapi juga didahului dengan penyampaian pendapat yang ilmiah, mengenai penolakan tersebut.
“Langkah ini bukan tepat, tapi saya pikir sangat tepat. Yang pertama (pada 2005) kita (Kaltim) juga melakukan penolakan, komitmen surat pernyataan penolakan di tandatangani wali kota/bupati. Dan dikirim ke presiden pada saat itu, ke kementerian, DPR RI dan saat itu mereka memahami mahfum, dan memang dibatalkan,” ujarnya, kemarin.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman ini membeber, adalah hak daerah menolak. Apalagi, pembangunan tersebut adalah investasi swasta. “Apapun yang terjadi kalau mereka (Bakrie Brothers) untung ya akan terus melakukan,” kata dia.
Gubernur Awang Faroek tegas akan konsisten menolak rencana pembangunan pipaisasi. Alasannya beragam, dari kebutuhan Kaltim yang belum tercukupi, sampai pertimbangan dampak keamanan, lingkungan dan sosial.
Awang pun sudah mengantongi pernyataan penolakan dari 6 kabupaten/kota yang bakal dilewati jaringan pipa tersebut. (rs/sab)
