“Sebenarnya rencana ini sudah lama, 10 tahun lalu, membangun pipa gas dari Bontang ke Pulau Jawa, di Semarang untuk pemenuhan jaringan listrik PLN Jawa - Bali. Karena di sana masih kekurangan,” kata Edy saat ditemui media ini di ruang Komisi II DPRD Kaltim, kemarin.
Saat itu, kata dia Pemprov dan DPRD Kaltim sama-sama sepakat menolak rencana tersebut. Namun belakangan ini, melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyusun rencana pembangunan jalur pipa itu dialihkan tak langsung ke Pulau Jawa. Tapi dari Bontang, Kaltim melalui Takisung, Kalsel sepanjang 320 kilometer.
“Dari Takisung, Kalsel itulah mereka bangun salurkan langsung ke Semarang (Jawa Tengah). Inikan permainan bisnis saja. Yang saya tahu, PT Bakrie Indo Infrastructure ini kan sedang ada sengketa bisnis dengan Petronas untuk gas di Jawa. Karena produksi gas di Jawa masih kurang, makanya dia cari di Kaltim,” bebernya.
Diketahui, PT. Bakrie Indo Infrastructure sudah melakukan kontrak kerjasama dengan BPH Migas, untuk membangun jalur pipa Gas Kaltim-Kalsel-Jawa. PT Bakrie Indo Infrastructure siap berinvestasi.
Politikus PDI Perjuangan ini mendorong, agar rencana investasi tersebut dialihkan bukan dengan membangun jalur pipa gas ke Kaltim. Menurutnya, lebih baik jika penyaluran gas nantinya menggunakan kapal.
“Karena kalau pakai pipa itu coba bayangkan, bagaimana ngontrolnya. Kalau pakai pipa, langsung untuk kebutuhan Jawa, bisa-bisa habis Gas di Kaltim ini,” katanya.
“Saya khawatir, kalau dipaksakan, Kota Bontang bisa jadi ‘kota hantu’. Kalau gas itu sudah habis, karena sumber ekonomi kota Bontang itu kan dari Gas, ada Pupuk Kaltim dan LNG di sana,” sambungnya.
Senada dengan Edi, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku takut Kota Bontang, akan bernasib sama dengan Kota Lhok Sumawe, Provinsi Aceh. “Tidak ada keuntungan sedikitpun untuk Kaltim. Saat ini kebutuhan (gas) Kaltim saja belum tercukupi. Makanya saya tegas mengatakan menolak,” ujar Awang pada Focus Group Discussion (FGD) membahas pipanisasi gas Bontang di Pendopo Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Jl Gajah Mada Samarinda, Senin (10/09).
Awang mengatakan, dulu Kota Lhok Sumawe sama seperti Kota Bontang. Terdapat sumber gas, yang di eksploitasi untuk kepentingan nasional, dengan masuknya PT LNG.
Namun, ketika sumber gas sudah habis, maka Kota Lhok Sumawe layaknya kota mati.
Ia menyebut, dalam FGD yang menghadirkan semua pihak terkait hingga bupati dan wali kota yang dilewati pipa tersebut, akan menjadi dasar penolakan secara argumentatif dan resmi.
“Kita kalau mau nolak kan alasannya harus jelas, nah hasilnya akan dirangkum dalam Surat Pernyataan yang akan saya sampaikan langsung kepada Pak Presiden,” ungkapnya. (sab)
