Kabid P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) di Dinkes Kaltim Soeharsono menjelaskan sampai saat ini belum ada vaksin yang tersertifikasi halal.
“Sama dengan vaksin lain, semisal vaksin polio, sampai vaksin difteri yang kemarin sempat langka. Itu pun belum ada sertifikasi halalnya,” paparnya.
“Tetapi (tanpa sertifikasi), itu bukan berarti haram,” tambah dia.
Dia mengatakan imunisasi sebagai upaya melindungi anak dari penyakit campak dan indikasi rubella. Setiap suntikan vaksin ini kata dia sangat penting untuk melindungi mereka. “Vaksin ini untuk melindungi dari kecacatan hingga kematian akibat virus rubella.
Jika tak diberi vaksin, lanjut Soeharsono dampaknya anak bisa menjadi sumber penularan. “Dampaknya ini kan bisa tidak disadari. Misalnya ketulian, buta baru lahir, kemudian sakit jantung bawaan. Itu kemungkinan besar karena terinfeksi virus rubella pada saat kehamilan,” ungkpanya.
Tanpa sertifikasi halal dari MUI nyatanya tak meluluhkan dinas untuk terus melanjutkan imunisasi yang menjadi program nasional ini.
Plt Kepala Dinkes Kota Samarinda Rustam mengaku akan tetap menjalankan program ini. Sesuai jadwal tahun ini, semua sasaran harus tercapai. “Kalau aman pasti aman, semua vaksin yang dikeluarkan pemerintah aman, kalau saya menghimbau dari kepentingan kesehatan dan pemerintah, masyarakat ikuti vaksinasi,” tukasnya.
“Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa melalui kajian, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mendukung program ini kok,” ungkapnya.
Senada, Dinkes Kukar tetap jalankan imunisasi MR. Dinkes sudah memetakan sasaran imunisasi. Sekretaris Dinkes Kukar, Arfan Boma mengatakan pihaknya telah mempersiapkan untuk pelaksanaan imunisasi di 728 sekolah, 761 Posyandu dan 2.149 Pos pelayanan terpadu (Posyandu). “Kami optimis bisa mengeliminasi pada tahun 2020 itu angka kematian anak, bayi dan balita itu teratasi,” katanya kepada Koran Kaltim, kemarin.
Menurut Boma saat ini pihaknya telah menyiapkan target sasaran yang kemudian akan segera dilakukan secara langsung ke target dalam waktu dekat ini. “Kendala kami keterbatasan informasi untuk memberi pemahaman terkait bahayanya campak dan Rubella ini. Di Kukar kami belum tahu hitungan pastinya, tapi yang jelas dalam skala Indonesia per 20 menit itu ada anak meninggal,” jelasnya.
Soal sertifikasi halal, Boma mengaku memang jadi masalah. Tapi bagi dirinya, kesehatan anak jauh lebih penting untuk menyongsong masa depan. “Kalau dari kami pribadi sih selama itu untuk pencegahan dan bermanfaat secara kesehatan dan sosial toh juga tidak dimakan ya sah sah saja,” imbuh Boma.
Gayung bersambut. Program imunisasi MR dijalankan berbagai pihak di Kukar. PKK Kelurahan Loa Tebu dan Puskesmas Mangkurawang kompak kampanyekan MR. Ketua Tim Penggerak PKK Hj Erna Dwi Mahnaningsih mengatakan Posyandu Bunga Rampai ada tujuh. Semuanya aktif. Pengurusnya semua siap menggelar. “Untuk Posyandu Bunga Rampai 7 sudah. Ada 60 anak yang diimunisasi, nanti disambung Posyandu Bunga Rampai 2 sampai 7,” kata dia.
Erna mengaku tidak mengambil pusing dengan isu sertifikasi halal MUI. Menurutnya tumbuh kembang anak, bayi dan balita adalah tanggung jawab orang tua yang lebih penting.
Ia menegaskan jika orang tua memberikan imunisasi kepada anaknya maka tidak hanya anak tersebut saja namun orang lain di dalam lingkungan juga turut merasakan manfaatnya.
“Slogan kami ayo lindungi buah hati kita dari penyakit, kecacatan dan kematian karena penyakit campak dan rubella,” tegasnya. (rs/hei)
