Kepala Dispora Kaltim, Syrajudin mengatakan pendapat kejaksaan Dispora tidak bisa menganggarkan anggaran untuk pembayaran sisa bonus tersebut. Alasannya, karena sebelumnya sudah dianggarkan dan dibayarkan kepada atlet sebesar Rp200 juta.
“Tetapi, mereka menuntut berdasarkan ucapan gubernur yang akan memberikan bonus senilai Rp250 juta dan itu mau ditambah di APBD Perubahan, tetapi tidak bisa, kalau dianggarkan berarti double dan itu melanggar keputusan menteri,” ucapnya.
Sehingga lanjut dia, untuk solusinya KONI diharapkan mencari format supaya para atlet dan pelatih bisa tetap tenang dalam berlatih. “Nanti, antara KONI Kaltim dan Dispora duduk bersama menindaklanjuti permasalahn bonus ini supaya mereka tidak kecewa dan tetap bisa diberikan penghargaan tetapi namanya bukan bonus, anggarannya akan dibicarakan,” ujarnya.
Sementara, perwakilan KONI Kaltim yang diwakili oleh Ketua Binpres KONI Kaltim, Alfons T Lung menyatakan persoalan bonus jelas akan berpengaruh dengan pembinaan dan kelangsungan strategi KONI Kaltim menyambut PON berikutnya. “Artinya, kalau bonus eks PON ini tidak selesai, tentunya akan berdampak pada pembinaan atlet dalam menghadapi PON 2020 di Papua. Kami berharap Dispora sebagai kepanjangan tangan pemerintah bisa memberikan solusinya dan KONI akan melakukan pendampingan teknisnya,” pungkasnya. (rgn)
Kepala Dispora Kaltim, Syrajudin mengatakan pendapat kejaksaan Dispora tidak bisa menganggarkan anggaran untuk pembayaran sisa bonus tersebut. Alasannya, karena sebelumnya sudah dianggarkan dan dibayarkan kepada atlet sebesar Rp200 juta.
“Tetapi, mereka menuntut berdasarkan ucapan gubernur yang akan memberikan bonus senilai Rp250 juta dan itu mau ditambah di APBD Perubahan, tetapi tidak bisa, kalau dianggarkan berarti double dan itu melanggar keputusan menteri,” ucapnya.
Sehingga lanjut dia, untuk solusinya KONI diharapkan mencari format supaya para atlet dan pelatih bisa tetap tenang dalam berlatih. “Nanti, antara KONI Kaltim dan Dispora duduk bersama menindaklanjuti permasalahn bonus ini supaya mereka tidak kecewa dan tetap bisa diberikan penghargaan tetapi namanya bukan bonus, anggarannya akan dibicarakan,” ujarnya.
Sementara, perwakilan KONI Kaltim yang diwakili oleh Ketua Binpres KONI Kaltim, Alfons T Lung menyatakan persoalan bonus jelas akan berpengaruh dengan pembinaan dan kelangsungan strategi KONI Kaltim menyambut PON berikutnya. “Artinya, kalau bonus eks PON ini tidak selesai, tentunya akan berdampak pada pembinaan atlet dalam menghadapi PON 2020 di Papua. Kami berharap Dispora sebagai kepanjangan tangan pemerintah bisa memberikan solusinya dan KONI akan melakukan pendampingan teknisnya,” pungkasnya. (rgn)
