di Kota Balikpapan, ratusan massa gabungan organisasi kemasyarakatan dan serikat pekerja menggelar unjuk rasa damai, Kamis (26/7) di depan Kantor DPRD Balikpapan. Mereka menuntut PT Pertamina memprioritaskan pemberdayaan masyarakat Balikpapan bekerja di lokasi kilang minyak.
“Dalam penerimaan pegawai agar tidak dilakukan sistem outsourching karena sangat merugikan ,” ujar NG. Priyono, salah satu orator.
Pengunjuk rasa membentangkan spanduk yang berisi empat tuntutan, diantaranya transparansi penerimaan tenaga kerja lokal, pelibatan pengusaha lokal, dana CSR harus dibuktikan dengan fakta dan penuntasan ganti rugi dampak pencemaran teluk Balikpapan.
Setelah melakukan orasi kemudian sebanyak 11 orang perwakilan pengunjuk rasa melakukan dengar pendapat di ruang rapat DPRD Balikpapan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Faisal Tola bersama pihak manajemen PT Pertamina.
GM PT Pertamina (persero) RU V, Feri Yani mengungkapkan 75 persen tenaga kerja berasal dari Kaltim. Ada 1.400 orang tenaga penunjang yang bekerja di Pertamina.
“Kalau tidak ada pekerja penunjang warga Kaltim otomatis kilang tidak beroperasi. Jadi pekerja lokal dan pengusaha lokal jika tidak bekerja di Pertamina maka kami tidak bisa bekerja,” kata Feri Yani. Dia berkomitmen mengutamakan warga Kaltim bekerja di Pertamina sesuai dengan mekanisme.
“Kami komitmen dengan Gubernur Kaltim agar masyarakat Kaltim bisa bekerja. Pembangunan kilang yang berjalan saat ini saya yakin banyak pekerja lokal yang diserap,” bebernya.
Di Muara Badak, Kukar PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) juga mengakomodir tuntutan warga menyusul Blok Migas Sangasanga resmi diakuisisi 8 Agustus mendatang.
Tiga tuntutan itu adalah, pertama transparansi penerimaan tenaga kerja dan prioritas warga Muara Badak. Keduanya pertamina wajib berkantor dan karyawan permanent Pertamina juga harus bermukim di Muara Badak. Tuntutan terakhir Pertamina harus memprioritaskan produk lokal dan memberdayakan kontraktor asal Muara Badak.
“Alhamdulillah sudah ada titik terang tuntutan warga Muara Badak. Artinya dalam pertemuan itu tiga tuntutan akan diakomodir,” kata Ketua P-APDESI Muara Badak, Sadaruddin.
Ini sesuai hasil pertemuan antara warga, P-APDESI Muara Badak, SKK Migas Kalsul, Pertamina Hulu Indonesia (PHI) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar di Muara Badak, Kamis (26/7/2018) kemarin.
Pertamina akan membuka lowongan kerja pada 2019 mendatang. Khusus untuk pelamar yang berpendidikan Strata 1 (S1), Pertamina yang menjaring dan akan dibuka secara luas atau se-Indonesia. Namun untuk pelamar berpendidikan terakhir SMA atua Diplomat 3 (D3) akan diakomodir oleh Disnakertrans Kukar. “Di sini nanti ada prioritas untuk warga Muara Badak untuk menjadi karyawan permanent perusahaan plat merah tersebut,” bebernya.
“Insyah Allah dengan pertemuan itu gejolak di Muara Badak akan reda asalkan Pertamina komitmen,” tegasnya kepada Koran Kaltim.
Pertamina sementara akan menggunakan bangunan eks Vico Indonesia sebagai kantor. (yud/ami)
