“Kami akan tolak Pertamina jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” kata Sadaruddin, Ketua P-APDESI Muara Badak kepada Koran Kaltim.
Menurutnya, tiga tuntutan itu merupakan kesepakatan bersama warga Muara Badak yang bersinergi dengan Pemkab Kukar. “Lantas salahnya di mana itu? Semuanya bagus untuk kesejahteraan warga Muara Badak,” bebernya.
Ia menjelaskan tuntutan pertama, PT Pertamina harus berkantor di Muara Badak agar Kecamatan Muara Badak berkembang selayaknya kota besar lainnya di Kaltim seperti Bontang dan Balikpapan yang berkembang karena perusahaan membangun kantor dan perumahan bagi karyawannya.
“Untuk rumah karyawan, kami bisa bantu bangunkan kemudian mereka kreditan. Tidak ada masalah,” akunya.
Yang membuat warga geram dengan Pertamina Hulu Sangasanga lantaran secara sembunyi-sembunyi merekrut tenaga kerja eks karyawan permanen Vico Indonesia di Samarinda.
Kebijakan ini seakan tidak menganggap keberadaan Pemkab Kukar dengan Disnakertrans, begitu juga dengan warga Muara Badak yang jelas tidak diberikan peluang bekerja. Padahal jika Pertamina terbuka maka warga bisa saja menerima selama alasannya logis.
“Selama ini kami tidak dianggap di daerah sendiri. Padahal jika mereka menjelaskan pasti akan diterima, misalnya Pertamina mengontrak eks Vico setahun untuk menjaga produksi tetap jalan kemudian 2019 baru membuka lapangan pekerjaan, kan penjelasan seperti itu bisa diterima,” tegasnya.
Warga, kata dia berkomitmen akan menolak Pertamina jika tuntutan tidak dikabulkan karena warga tidak ingin kejadian saat Blok Sangasanga dikelola Vico Indonesia yang menganggap warga sebagai budak.
“Kami mengusulkan jalan perbaikan dari simpang 6 Muara Badak ke Sakuku saja 50 tahun nggak pernah direalisasikan, padahal itu untuk pelajar agar tidak berdebu dan tidak becek saat hujan,” tegasnya. (ami)
