Sebelum Oktober, PKS APT Pranoto Harus Rampung

SAMARINDA - Kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ke Kaltim untuk menggenjot proyek strategis nasional yang belum rampung, khususnya Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto. 

Saat ini Bandara APT Pranoto masih dalam pengerjaan penambahan runway 250 meter, sehingga totalnya adalah 2.500 meter.

“Saya ke Kaltim dengan dua tujuan, pertama memastikan beroperasinya APT Pranoto. Kami sedang evaluasi pekerjaan konstruksinya, awal November selesai dan akan diresmikan, kami harapkan pak presiden. Bandara lebih baik akan dikerjasamakan dengan AP1 (PT Angkasa Pura 1), setelah APBD menyelesaikan pekerjaan, untuk legal opinionnya kami minta Kejaksaan Tinggi untuk memberikan rekomendasi,” ujar Menteri Budi ditemui saat meninjau Pelabuhan Samarinda, kemarin.

Ia membeber, Kementerian memberikan batasan kepada Pemprov Kaltim dalam hal pembangunan fisik bandara dengan biaya dari APBD Kaltim, yakni untuk penyelesaian shoulder dan tanah runway yang labil sepanjang 250 meter. 

“APBD itu sudah direncakan untuk menyelsaikan tanah yang sliding, itu rekomendasi dari pusat, setelah itu dilanjutkan AP1 dengan investasi jadi tidak ada (pembiayaan) APBN. Jadi kolaborasi antara APBD dan investasi,” tukasnya.

Disinggung soal slot penerbangan untuk maskapai Wings Air yang belum juga diberikan dari Bandara Juanda Surabaya, Menteri Budi mengatakan akan menjadi satu paket AP1. Menurut dia jika pengelolaan sudah ada di AP 1, maka prosesnya akan lebih cepat. 

“Soal itu (slot Wings Air)kementerian bisa bantu, makanya cepat kerjasama dulu sama AP 1 karena yang punya (pengelola bandara) Surabaya kan dia (AP 1),” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menjelaskan sertifikat bandara akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu pengelolaan akan diambilalih PT Angkasa Pura (AP) I. “Itu kesepakatan saya dengan pak menteri tadi. Kementerian akan serahkan pada Angkasa Pura untuk operasional dan pengeloaan teknis lainnya,” kata Awang kemarin. 

Namun sebelum itu terealisasi, Menhub menginstruksikan dua hal, pertama tuntaskan sisa pengerjaan runway. Kedua, perjanjian kerja sama (PKS) harus rampung sebelum Oktober. 

“PKS sudah ada arahan untuk diteruskan ke AP1. Sudah ada MoU antara kami dengan mereka,” imbuh Awang.

Terpisah, Dirut Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengaku sudah bersurat ke Kemenhub terkait hal ini. “Saat ini kami proses PKS,” ucapnya.

Kekurangannya adalah penyelesaian runway yang harus selesai tepat waktu. Selain itu, Fahmi mengatakan untuk bisa memenuhi standar AP1, pihaknya akan mengalokasikan sekitar Rp500 miliar untuk penambahan lampu serta pagar. “Pak Menhub targetkan November harus rampung semua (PKS dan runway),” ungkapnya. (rs)