“Kami sudah diskusi dengan Bawaslu agar berikutnya mungkin perlu diskusi supaya ada kecocokan tingkat kerawanan yang ditentukan oleh Bawaslu dan Kepolisian,” kata Priyo.
“Kalau kepolisian, berkaitan dengan kerawanan, ada beberapa hal, yakni berkaitan dengan karakteristik wilayah itu bisa masuk kategori rawan, berkaitan dengan dukungan mayoritas di wilayah itu bisa dikategorikan rawan dan berkaitan dengan perkembangan terakhir situasi juga bisa dianggap kerawanan,” timpalnya.
Dia menyebutkan, untuk Pilgub Kaltim yang akan berlangsung hari ini, Rabu (27/6), aparat kepolisian sudah siap untuk mengamankan. Sebanyak 5.300 personil dilibatkan pengamanan Pilkada Kaltim, dibantu pasukan dari TNI.
Sementara itu, Kapolda mengeluarkan Maklumat tentang menciptakan keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksaaan pilkada. “Maklumat itu ada tiga hal yang saya sampaikan, pertama imbauan kepada masyarakat Kaltim tidak menganggu ketertiban umum, tidak melakukanh hal-hal yang melangar hukum,” pungkasnya.
Kedua, masyarakat tidak mengganggu proses pemungutan suara, tidak ada intimidasi dan tekanan sehinga berjalan lancar. “Ketiga berkaitan dengan tindakan tegas, Pangdam sudah mem-back up kepolisan,” tegasnya.
Sementara Pangdam VI Mulawarman, Mayjend Subyanto menyiapkan teknis pelibatan TNI membantu Polri mengamankan pilkada. “Ada (personel) yang langsung berdampingan dengan Babin Kamtibmas di satuan komando kewilayahan, kemudian saya menyiapkan satuan-satuan batalyon yang siap diturunkan jika diminta,” paparnya.
Sebanyak 1.635 personel TNI disiapkan membantu polri dalam pengamaan pilgub.
Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menjelaskan alasan dimasukkannya TPS 14 dalam kategori rawan, salah satunya adalah rawan isu sara. “Hasil penelusuran Panwaslu, ini memasuk indikantor menjadi TPS rawan, sehinga harus diantisipasi,” paparnya. (dor)
