Ia menyebut, dari total sekitar 11 ribu PNS dengan anggaran sebanyak Rp56 miliar untuk THR dan gaji ke-13, tidak sama sekali mempengaruhi keuangan daerah. Bahkan, Awang memberikan fasilitas kepada para PNS, yang ingin mudik menggunakan mobil dinas. Menurutnya tidak masalah, apabila mobil dinas atau kendaraan dinas digunakan untuk keperluan mudik.
“Tapi tidak boleh yang jauh-jauh, kalau ke Kutim, Tenggarong boleh, kalau jauh tidak boleh. Dan bensin ditanggung sendiri,” tukasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Ardiningsih membenarkan, bahwa total sekitar 11 ribu PNS di Kaltim. Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran THR terserbut, karena berada di bidang lain. “Kalau THR ada di BPKAD, kan sistemnya juga mereka yang siapkan,” tukasnya.
Mengenai THR untuk pegawai honorer, sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fathul Halim menyebut, bahwa tahun ini belum ada alokasi khusus untuk pembayaran THR bagi honorer, khususnya yang tercantum dalam peraturan, baik PP 18 dan 19, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 53 dan 54.
Sementara untuk honorer, ke depan bisa jadi Pemprov Kaltim akan mulai membicarakan untuk adanya kebijakan khusus, apakah dalam bentuk pergub atau peraturan daerah. “Saya akan coba bicarakan untuk dianggarkan, karena tidak diatur ya, jadi ya daerah yang mengeluarkan kebijakan. Mungkin begitu,” ungkapnya. (rs)
