Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi yang terdepan, karena sudah salur 100 persen ke rekening 30 desa se-Kabupaten PPU.
Kemudian disusul Mahakam Ulu 88 persen atau 44 dari 50 desa, Kutai Barat (Kubar) 76 persen atau sudah salur 145 dari 190 desa, Paser 64 persen atau 89 dari 139 desa, dan Berau 60 persen atau 60 dari 100 desa. Sisanya Kutai Timur 43 persen atau 60 dari 139 desa dan Kutai Kartanegara 27 persen atau 52 dari 193 desa.
“Kalau melihat data tersebut PPU yang terdepan dari sisi progres penyaluran. Meskipun jika dilihat dari segi jumlah desa terbilang sedikit,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat Rakor Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/6).
Lain halnya untuk penyaluran DD tahap II. Tercatat hingga saat ini baru Kutai Barat, Kutai Timur, dan PPU yang sudah masuk dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selebihnya diharap segera memenuhi persyaratan untuk segera menerima penyalurannya.
Perlu diingat, batas waktu penyaluran tahap pertama pekan ketiga Juni dan batas waktu penyaluran tahap kedua pekan ke empat Juni. Artinya batas waktu penyalurannya hanya sekitar 12 kali untuk menyelesaikan dua tahapan DD.
“Terpenting dana yang sudah masuk segera dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan agar tersedianya infrastruktur dasar masyarakat di desa terwujud,” katanya.
Disisi lain, Jauhar tidak menampik penyaluran DD tahap I belum sepenuhnya optimal. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat desa, yakni regulasi sering berubah, penggantian perangkat desa sebagai dampak terpilihnya kepala desa baru, serta kurangnya kuantitas dan kualitas perangkat desa.
Sementara itu, dari segi jumlah pendamping desa yang membantu perangkat desa di 841 desa se-Kaltim masih kurang. Dari 475 tenaga pendamping profesional kuota untuk 841 desa se-Kaltim yang terisi hanya 337, sehingga masih kekurangan 138 orang pendamping.
Sebelumnya Pj Sekprov Kaltim, Meiliana yang mewakili Gubernur Kaltim membuka rakor mengingatkan agar DAK (dana alokasi khusus) fisik tersalur pun demikian DD bisa tersalur semua dan diamnfaatkan untuk pembangunan daerah.
Rakor dipimpin Kakanwil Perbendaharaan Negara dengan dihadiri Kepala BPKAD Kaltim, serta DPMPD kabupaten se-Kaltim. (rs)
