Dalam aksi itu, warga menuntut tiga permintaan. Pertama, perekrurtan tenaga kerja perusahaan harus transparan dan memprioritaskan penduduk setempat. Kedua, PT PHM sebagai pengelola Blok Sangasanga selanjutnya harus berkantor di Muara Badak serta jadwal kerja 5/2 di Muara Badak. Ketiga, memberdayakan pengusaha lokal dalam kegiatan di Blok Sangasanga.
Dalam aksinya warga membentangkan kain putih sepanjang 50 meter untuk menggalang tanda tangan atas dukungan aksi tersebut. Ratusan warga pun membubuhkan tanda tangan di atas kain putih itu sebagai bentuk dukungan atas tuntutan tersebut.
Koordinator aksi, Helmi mengatakan aksi ini merupakan gerakan awal warga Muara Badak di 13 desa yang tergabung dalam mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan P-APDESI agar PT PHM memprioritaskan warga Muara Badak dalam perekrutan tenaga kerja saat transisi Blok Sangasanga.
Pasalnya, selama dikelola Vico Indonesia, warga Muara Badak merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hanya beberapa warga saja yang mendapat kesempatan, padahal dampak dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dirasakan oleh warga secara langsung.
“Tujuan aksi ini supaya PT PHM segera audisnei dengan warga Muara Badak dari 13 desa tergabung supaya tiga tiga tuntutan itu diakomodir,” kata Helmi.
Dirinya juga meminta kepada Plt Bupati KUkar, Edi Damansyah untuk turut mendukung tuntutan warganya.
“Selama ini saat Blok Sangasanga dikelola Vico Indonesia, kami warga Muara Badak nggak pernah diprioritaskan makanya demo. Aksi ini supaya PHM dalam perekrutan bisa memberdayakan Warga Muara Badak,” tegasnya.
Aksi warga ini tidak akan berhenti, warga pun akan melakukan serangkaian aksi desakan agar audiensi tersebut segera terwujud. “Kami dari 13 desa akan menutut kantor desa dengan kain hitam sebagai bentuk protest dan desakan,” bebernya.
Bukan hanya itu, aksi demo lebih besar akan dilaksanakan di Objek Vital Negara (Ovitnas) jika tuntutan warga tidak direalisasikan. (ami)
