Amran berkunjung ditemani TAM KPW Kaltim, Darwis. Dia ditugaskan ke Kaltim untuk mendorong percepatan penyaluran DD tahap I dari Rekening Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang diberi batas waktu harus sudah salur pekan kedua Juni 2018.
Kemudian DD tahap II dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD yang diberi batas waktu harus tersalur pekan ketiga Juni 2018.
Kondisinya, kata dia berdasarkan hasil monitoring di lapangan diketahui hingga 17 Mei 2018 baru 10 desa yang sudah melakukan penyaluran DD tahap I dari RKUD ke RKD. Selebihnya sebanyak 183 desa belum melakukan penyaluran DD tahap I yang idealnya sudah bisa dimanfaatkan melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sejak awal Januari.
“Mudah-mudahan lah bisa segera salur. Sebab waktu hanya tingga sedikit. Boleh dibilang efektif mempercepat penyaluran sekitar dua minggu lebih. Makanya di pusat yang dikejar segera pencairan. Meskipun terkadang sekalipun sudah cair belum tentu sudah direalisasikan,” tukasnya.
Selain itu, ia juga berharap Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim bisa ikut mendorong percepatan penyaluran DD tahap I di Kabupaten Kutim. Informasinya, kata dia, Kabupaten Kutim juga terjadi keterlambatan salur DD tahap I dari RKUD ke RKD.
Hingga saat ini baru dua desa dari 139 desa yang sudah menyalurkan DD dari RKUD ke RKD.
Menyikapi itu, Kepala DPMPD Kaltim, Mohamad Jauhar Efendi menyebut sebelumnya sudah turun langsung ke lapangan melihat permasalahan keterlambatan salur DD tahap I di Kukar. Alasannya karena ada kendala di tataran Pemkab Kukar yang sudah diidentifikasi dan diambil terobosan penyelesaiannya.
“Makanya sekarang sudah ada yang salur. Mudah-mudahan lah bisa segera salur dan dimanfaatkan mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.
Demikian pula di Kabupaten Kutim, sudah diidentifikasi keterlabatan penyaluran dari RKUD ke RKD karena desa harus merevisi APBDes nya menyesuaikan kebijakan kewajiban mengalokasikan 30 persen anggaran pembangunan desa untuk pelaksanaan program padat karya tunai atau hari orang kerja (HOK).
Terkait hal tersebut, Jauhar mengaku sudah mengingatkan pemkab bahwa keterlambatan salur DD jika tidak dilakukan percepatan dapat berkonsekwensi Kemenkeu memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar DD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD.
“Idealnya paling lambat tujuh hari setelah DD ditransfer dari RKUN ke RKUD harus segera disalurkan ke RKD. Sebab jika tidak segera disalurkan dampaknya banyak. Yang jelas target percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat akan terhambat. Padahal kita belum tahu kucuran kue pembangunan untuk desa berupa DD ini akan terus ada atau tidak,” katanya.
Terkait kunjungan tim konsultan, ia mengaku semakin senang banyak tim pusat datang ke Kaltim melihat permasalahan penyaluran DD di Kaltim. Harapannya pusat tahu kondisi Kaltim dan kendala yang dijumpai diharap dapat diselesaikan dengan baik. (rs)
