“Ini akan menjadi masjid representatif yang dibangun oleh pemprov, sebagai wujud toleransi agama,” ujar Awang.
Ia menjelaskan letak pembangunan, mesjid berada di tengah-tengah berdirinya gereja dan katedral. Hal inilah yang ia maksud sebagai bagian dalam toleransi beragama.
“Pembangunan masjid ini juga untuk kepentingan masyarakat banyak, dan murni menggunakan APBD Kaltim,” jelasnya.
Meski sempat mendapatkan penolakan, namun Awang yakin pembangunan masjid tersebut nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Samarinda dan Kaltim pada umumnya.
Perihal penolakan yang diterimanya, pada awal pembangunan masjid, Awang mengaku itu hal biasa. “Saya pernah terlibat dalam pembangunan lima masjid. Pertama Masjid di Sidomulyo, kedua Masjid Al Fatimah Unmul, saya tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yang melarang pendirian masjid. Saya sebagai Pembantu Rektor III menentang, dan sekarang berdiri Al Fatihah di lingkungan kampus,” paparnya.
Selanjutnya, kata Awang adalah ketika ia menjabat Bupati di Kutim. “Saya juga mendapat demo dari alim ulama, saya ingin bangun mesjid agung dengan 6 hektare, saya duduki konsesi KPC (Kaltim Prima Coal) 600 hektare, di situ sekarang berdiri masjid agung. Lalu Masjid pemda di Samarinda, Al Makruf. Tadinya panitia hanya minta upgrade, tapi saya bilang rubuh kan saja, bangun yang baru,” urainya.
Dan yang terakhir adalah Masjid Pemprov Kaltim di lapangan Kinibalu tersebut. “Masjid ini, juga banyak mendapat penolakan. Saya memanfaatkan aset daerah. Untuk mal saya tolak, pusat hiburan tolak, mengapa saya tidak bangun masjid, akhirnya saya bangun masjid,” tukasnya.
Sementara masjid Al Mukmin yang lokasinya berdekatan dengan lokasi masjid yang baru, Awang menyebut bangunan tersebut akan difungsikan menjadi Rumah Tahfidz Quran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, Muhammad Taufik Fauzi menambahkan pembangunan mesjid tersebut bakal rampung Desember nanti. “Kami juga sudah meminta izin kepada gubernur dan wali kota, karena nantinya akan ada pekerjaan sampai malam untuk mengebut pekerjaan,” urai Taufik. Selebihnya ia menjamin seluruh persyaratan pembangunan sudah dilengkapi oleh pihaknya.
Terpisah, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa juga memastikan tidak ada gejolak lagi dari masyarakat sekitar. “Kami sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar termasuk lurah dan camatnya,” kata Gede.
Namun, ia juga menekankan jika ada pihak yang menolak langsung berurusan di jalur hukum. “Tapi selama ini masyarakat sudah menerima karena anggaran juga dari pemerintah. Diharapkan bisa berjalan dengan baik,” tutup Gede.
Masjid Pemprov Kaltim, melibatkan sejumlah tokoh yang ditunjuk gubernur sebagai panitia. Tokoh pers Kaltim Alwy AS misalnya, yang ditunjuk menjadi ketua panitia pembangunan. (rs)
