“Dari 114 KTP-el yang ganda eksternal atau bermasalah itu ada di 12 Balon DPD RI,” kata Komisioner KPU Kaltim Devisi Tehnis, Vico Januardhy, Minggu (6/5).
114 KTP-el yang bermasalah tersebut akan diklarifikasi oleh KPU kabupaten/kota ke pemilik KTP-el yang bersangkutan. Ratusan KTP-el yang bermasalah tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota.
Namun, KPU enggan menyebutkan 12 nama bakal calon yang mencantumkan data ganda tersebut karena masih diverifikasi oleh KPU masing-masing kabupaten/kota. “Untuk ganda eksternal tidak ada saksi. Namun tim yang ada dilapangan akan menanyakan langsung kepemilik KTP el. Mendukung siapa (Balon DPD,red),” katanya.
Dalam verifikasi adminitrasi tersebut, KPU juga menemukan KTP-el ganda identik. Setidaknya ada 4 KTP-el balon DPD RI yang ganda identik yang ditemukan di dua balon DPD RI. Dua Balon DPD tersebut akan mendapat saksi berupa pengurangan sebanyak 50 dukungan KTP-el. “Pemotongan tersebut berdasarkan PKPU nomor 14 tahun 2018 di ayat 16,” ujar Vico.
Selain 114 KTP-el ganda eksternal yang akan diverifikasi KPU, pihaknya juga akan memverfikasi 8.786 KTP-el balon DPD yang Belum Memenuhi Syarat (BMS).
Untuk memverifikasi KTP-el yang BMS tersebut KPU sudah menurunkan data ke KPU kabupaten/ kota se-Kaltim untuk dilakukan klarifikasi KTP-el yang BMS dan ganda ekternal. “Saat ini kita sudah menurunkan tim ke lapangan bersama anggota PPS untuk megecek 8.786 KTP-el yang BMS tersebut,” katanya.
Dikatakanya, apabila sejumlah balon dari hasil pemeriksaan dukungan ini mengalami kekurangan dukungan atau kurang 2 ribu KTP-el, sesuai persyaratan maka diberikan kesempatan mulai dari tanggal 14 Mei mendatang untuk melakukan perbaikan. Dengan kekurangan jumlah dukungan pendukunganb balon tersebut.
“Jadi apabila ada balon yang merasa jumlah dukungan 2 ribu KTP -el kurang, segera disiapkan. Masih ada waktu perbaikan sebelum proses tahapan faktual,” imbuhnya.
Ferfikasi faktual terhadap dukungan balon DPD RI tersebut dijadwalkan mulai 30 Mei - 19 Juni 2018 mendatang. “Untuk verifikasi faktual nanti diambil sempel 10 persen dari jumlah dukungan,” tandasnya. (sab)
“Dari 114 KTP-el yang ganda eksternal atau bermasalah itu ada di 12 Balon DPD RI,” kata Komisioner KPU Kaltim Devisi Tehnis, Vico Januardhy, Minggu (6/5).
114 KTP-el yang bermasalah tersebut akan diklarifikasi oleh KPU kabupaten/kota ke pemilik KTP-el yang bersangkutan. Ratusan KTP-el yang bermasalah tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota.
Namun, KPU enggan menyebutkan 12 nama bakal calon yang mencantumkan data ganda tersebut karena masih diverifikasi oleh KPU masing-masing kabupaten/kota. “Untuk ganda eksternal tidak ada saksi. Namun tim yang ada dilapangan akan menanyakan langsung kepemilik KTP el. Mendukung siapa (Balon DPD,red),” katanya.
Dalam verifikasi adminitrasi tersebut, KPU juga menemukan KTP-el ganda identik. Setidaknya ada 4 KTP-el balon DPD RI yang ganda identik yang ditemukan di dua balon DPD RI. Dua Balon DPD tersebut akan mendapat saksi berupa pengurangan sebanyak 50 dukungan KTP-el. “Pemotongan tersebut berdasarkan PKPU nomor 14 tahun 2018 di ayat 16,” ujar Vico.
Selain 114 KTP-el ganda eksternal yang akan diverifikasi KPU, pihaknya juga akan memverfikasi 8.786 KTP-el balon DPD yang Belum Memenuhi Syarat (BMS).
Untuk memverifikasi KTP-el yang BMS tersebut KPU sudah menurunkan data ke KPU kabupaten/ kota se-Kaltim untuk dilakukan klarifikasi KTP-el yang BMS dan ganda ekternal. “Saat ini kita sudah menurunkan tim ke lapangan bersama anggota PPS untuk megecek 8.786 KTP-el yang BMS tersebut,” katanya.
Dikatakanya, apabila sejumlah balon dari hasil pemeriksaan dukungan ini mengalami kekurangan dukungan atau kurang 2 ribu KTP-el, sesuai persyaratan maka diberikan kesempatan mulai dari tanggal 14 Mei mendatang untuk melakukan perbaikan. Dengan kekurangan jumlah dukungan pendukunganb balon tersebut.
“Jadi apabila ada balon yang merasa jumlah dukungan 2 ribu KTP -el kurang, segera disiapkan. Masih ada waktu perbaikan sebelum proses tahapan faktual,” imbuhnya.
Ferfikasi faktual terhadap dukungan balon DPD RI tersebut dijadwalkan mulai 30 Mei - 19 Juni 2018 mendatang. “Untuk verifikasi faktual nanti diambil sempel 10 persen dari jumlah dukungan,” tandasnya. (sab)