56 PNS Pendidik Khusus Dilimpahkan ke Disdikbud Kaltim

SAMARINDA - Sebanyak 56 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemampuan khusus di SMK Perhubungan, Pertanian dan SKOI (Sekolah Khusus Olahraga Internasional) dilimpahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Sesuai aturan, semua yang menyangkut pendidikan di luar Disdikbud, statusnya dikembalikan termasuk pengelolaannya di bawah Disdikbud.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Ardiningsih menjelaskan pelimpahan tersebut masih merupakan tahap awal.“Kami akan berikan waktu dulu Disdikbud selama 6 bulan atau 1 tahun untuk melakukan evaluasi, karena ini kan kualifikasinya termasuk khusus, nanti dinas silahkan melihat apakah itu memang betul-betul khusus atau sebenarnya sifatnya umum, misal di sekolah perhubungan, pertanian, dan olahraga itu sifatnya khusus”, ujarnya.

Ia mengatakan, berdasarkan kesepakatan dengan pejabat terkait di masing-masing sekolah yang dahulunya berstatus Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) tersebut, pekan depan semua alat kelengkapan termasuk dokumen pendukungnya telah rampung. “Kami harapkan akhir Bulan Mei ini sudah bisa menetapkan surat keputusan tentang perpindahan mereka sehingga dalam penggajiannya Dinas Pendidikan sudah bisa mengakomodir hal tersebut,” paparnya.

Sementara terkait dengan pengajar yang berstatus non ASN, namun memiliki kompetensi khusus di bidangnya, Ardiningsih berharap ada pertimbangan matang. Selain persoalan gaji yang mungkin akan disamakan dengan guru biasa, juga pertimbangan untuk memberikan reward kepada yang bersangkutan dikarenakan keahlian khususnya.

“Guru produktif tidak mudah bisa didapatkan, tapi tadi dinas pendidikan sudah sepakat akan dibicarakan khusus pada saat pembahasan masalah keuangan nanti, kalau BKD sudah klir, lihat saja nanti,” tukasnya.

Seperti diketahui, dari total 68 UPTD dilingkungan Pemprov Kaltim, 22 diantaranya dihapuskan, atau dikembalikan ke SKPD terkait. Hal tersebut diamanatkan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, dan Permenpan RB No.25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah hal tersebut merupakanbagian dari evaluasi Pemprov Kaltim.

“Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dari 68 UPTD yang kami usulkan, ada yang tidak direkomendasikan. Menurut Mendagri tidak memenuhi syarat dan sudah terbentuk berdasarkan pergub,” kata Asisten III Setprov Kaltim Bere Ali. (*/rs)

56 PNS Pendidik Khusus Dilimpahkan ke Disdikbud Kaltim

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini