Ia mengatakan, berdasarkan kesepakatan dengan pejabat terkait di masing-masing sekolah yang dahulunya berstatus Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) tersebut, pekan depan semua alat kelengkapan termasuk dokumen pendukungnya telah rampung. “Kami harapkan akhir Bulan Mei ini sudah bisa menetapkan surat keputusan tentang perpindahan mereka sehingga dalam penggajiannya Dinas Pendidikan sudah bisa mengakomodir hal tersebut,” paparnya.
Sementara terkait dengan pengajar yang berstatus non ASN, namun memiliki kompetensi khusus di bidangnya, Ardiningsih berharap ada pertimbangan matang. Selain persoalan gaji yang mungkin akan disamakan dengan guru biasa, juga pertimbangan untuk memberikan reward kepada yang bersangkutan dikarenakan keahlian khususnya.
“Guru produktif tidak mudah bisa didapatkan, tapi tadi dinas pendidikan sudah sepakat akan dibicarakan khusus pada saat pembahasan masalah keuangan nanti, kalau BKD sudah klir, lihat saja nanti,” tukasnya.
Seperti diketahui, dari total 68 UPTD dilingkungan Pemprov Kaltim, 22 diantaranya dihapuskan, atau dikembalikan ke SKPD terkait. Hal tersebut diamanatkan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, dan Permenpan RB No.25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah hal tersebut merupakanbagian dari evaluasi Pemprov Kaltim.
“Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dari 68 UPTD yang kami usulkan, ada yang tidak direkomendasikan. Menurut Mendagri tidak memenuhi syarat dan sudah terbentuk berdasarkan pergub,” kata Asisten III Setprov Kaltim Bere Ali. (*/rs)
Ia mengatakan, berdasarkan kesepakatan dengan pejabat terkait di masing-masing sekolah yang dahulunya berstatus Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) tersebut, pekan depan semua alat kelengkapan termasuk dokumen pendukungnya telah rampung. “Kami harapkan akhir Bulan Mei ini sudah bisa menetapkan surat keputusan tentang perpindahan mereka sehingga dalam penggajiannya Dinas Pendidikan sudah bisa mengakomodir hal tersebut,” paparnya.
Sementara terkait dengan pengajar yang berstatus non ASN, namun memiliki kompetensi khusus di bidangnya, Ardiningsih berharap ada pertimbangan matang. Selain persoalan gaji yang mungkin akan disamakan dengan guru biasa, juga pertimbangan untuk memberikan reward kepada yang bersangkutan dikarenakan keahlian khususnya.
“Guru produktif tidak mudah bisa didapatkan, tapi tadi dinas pendidikan sudah sepakat akan dibicarakan khusus pada saat pembahasan masalah keuangan nanti, kalau BKD sudah klir, lihat saja nanti,” tukasnya.
Seperti diketahui, dari total 68 UPTD dilingkungan Pemprov Kaltim, 22 diantaranya dihapuskan, atau dikembalikan ke SKPD terkait. Hal tersebut diamanatkan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, dan Permenpan RB No.25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah hal tersebut merupakanbagian dari evaluasi Pemprov Kaltim.
“Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dari 68 UPTD yang kami usulkan, ada yang tidak direkomendasikan. Menurut Mendagri tidak memenuhi syarat dan sudah terbentuk berdasarkan pergub,” kata Asisten III Setprov Kaltim Bere Ali. (*/rs)
