Transfer yang tidak tuntas itu membuat Pemkab PP tidak bisa melunasi seluruh tanggungan.
“Pemerintah pusat hanya transfer DBH secara bertahap dan yang masuk ke kas daerah saat ini Rp58 miliar, sedangkan kewajiban 2017 yang harus dibayarkan mencapai Rp 81 miliar,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan setelah dikurangi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang telah dibayarkan masih sekitar Rp81 miliar.
Dengan demikian, lanjut Tur Wahyu, masih ada sisa beban utang yang harus dibayarkan Pemkab PPU kepada pihak ketiga lebih kurang Rp23 miliar.
“Untuk pembayaran utang itu akan dibayarkan secara berkala sesuai dengan skala prioritas program dan kegiatan, karena kas daerah terbatas,” tutupnya. (wn1017)
Transfer yang tidak tuntas itu membuat Pemkab PP tidak bisa melunasi seluruh tanggungan.
“Pemerintah pusat hanya transfer DBH secara bertahap dan yang masuk ke kas daerah saat ini Rp58 miliar, sedangkan kewajiban 2017 yang harus dibayarkan mencapai Rp 81 miliar,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan setelah dikurangi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang telah dibayarkan masih sekitar Rp81 miliar.
Dengan demikian, lanjut Tur Wahyu, masih ada sisa beban utang yang harus dibayarkan Pemkab PPU kepada pihak ketiga lebih kurang Rp23 miliar.
“Untuk pembayaran utang itu akan dibayarkan secara berkala sesuai dengan skala prioritas program dan kegiatan, karena kas daerah terbatas,” tutupnya. (wn1017)
