“Eastkal, 10 persen sama dengan (Blok) Mahakam, akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kalau ini memang tidak di 12 mil laut, nanti kita bagi,” ujar Jonan.
Jonan mengaku antusias Gubernur Kaltim Awang Faroek untuk dapat mengelola blok eksplorasi migas oleh daerah perlu diapresiasi. “Pak gubernur bilang, boleh gak lebih 10 persen. Saya bilang, yang di atas 10 persen itu (menggunakan mekanisme) B to B (Business to Business), itu antara pemprov (perusda) dengan Pertamina,” papar Jonan.
Ia meyakinkan, bahwa Pertamina tak akan menolak mekanisme tersebut. “Apakah Pertamina mau? Pasti mau, apalagi ini Eastkal,” tukasnya.
Ia bahkan mengatakan, jika menggunakan mekanisme tersebut maksimal daerah bisa mengelola sampai dengan 49 persen. “Kalau B to B bisa naik sampai dengan 49 persen. Jadi 10 persennya PI, B to B-nya 39 persen,” ucapnya.
Kementerian ESDM, kata Jonan berterimakasih atas kepercayaan diri Pemprov Kaltim. “Saya kalau ada kepala daerah yang minta untuk mengelola lebih dengan B to B, malah senang. Artinya mereka punya kepercayaan diri dengan pengelolaan sumber daya alamnya,” pungkasnya.
Jonan datang ke Penajam untuk meresmikan bantan sumur bor di RT 7 Kelurahan Nipah-Nipah,.
Johan menyatakan seiring dengan keberhasilan program ini dalam mengentaskan permasalahan air, Kementerian ESDM yang didukung DPR-RI terus berupaya menambah anggaran untuk mengembangkan kegiatan tersebut. “Masih banyak permintaan bantuan sumur bor air tanah dari berbagai wilayah di Indonesia,” ungkapnya.
Pada 2018 ini Kementerian ESDM menargetkan untuk kembali membangun sumur bor sebanyak 550 unit di seluruh wilayah di Indonesia. Dari jumlah itu, 39 unit di antaranya akan dibangun di Kaltim.
Pada 2017 lalu, Kementerian membangun sumur bor air tanah di Kaltim, dua di antaranya di Kabupaten PPU.
Hadir dalam peresmian itu, Gubernur Awang Faroek Ishak, Kepala Badan Geologi Rudi Suhendar, Anggota DPR RI Ihwan Datu Adam, dan Bupati PPU Yusran Aspar. (rs/wn1017)
