Hal tersebut buntut dari adanya hambatan yang terjadi di seksi IV, karena proses pembebasan lahan belum Clean and Clear (CnC). Meski Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda masih lakukan pengukuran, di saat bersamaan saat salah satu pemilik lahan, Karyono menyebut tidak menerima dana pembebasan lahan.
Ia mengaku semula sudah sepakat lahannya akan dibebaskan sesuai dengan harga yang ditetapkan. Namun hal itu urung terjadi. Dana pembebasan lahan tidak ia terima meski sejumlah persyaratan sudah dilengkapi.
“Saya datang ke BPN tapi tidak mendapat jawaban positif. Itu karena ada satu warga menolak dibebaskan,” tukasnya.
Namun Kepala BPN Samarinda, Herman Hidayat membantah. Pihaknya menjelaskan kejadian sebenarnya adalah Jasa Marga dan PT Wika sedang lakukan pengukuran ulang.
Ia menjelaskan masih ada beberapa lahan yang harus dilakukan pengukuran. “Ada 179 Ru di sisi-sisi lahan tol, berarti ada penambahan titik ukur,” bebernya. Artinya ada sekitar 492,25 meter tanah yang harus diukur.
Dia menjelaskan saat ini PT Wika dan Jasa Marga tengah mengebut penghitungan itu. Setelah itu rampung barulah BPN Samarinda turun tangan untuk mengukur lahan. Pihaknya menambahkan sudah meminta Jasa Marga serta Wika untuk menyelesaikan pengukuran pekan ini.
“Setelah BPN mengukur nanti akan disampaikan ke warga, ini loh tanah milik mereka dan ini milik perusahaan atau pengembang proyek,” jelas Herman.
Ditambahkan Herman setelah itu baru disampaikan kepada warga yang memiliki lahan. Apabila warga komplain, akan diberikan waktu hingga 14 hari untuk klarifikasi. Kalau pun menolak, dana pembebasan lahan akan diberikan kepada Pengadilan Negeri saat proses konsinyasi.
Herman menjelaskan setelah mengukur, hasilnya akan disampaikan pula kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan tim appraisal.
Tim appraisal itulah yang nantinya akan menentukan harga pembebasan lahan. “Soal harga di appraisal, bukan kami. Kalau dulu boleh tawar menawar tapi sekarang tidak, semua di appraisal,” tegas Herman.
Jika pekan ini Jasa Marga dan Wika selesai mengukur, pihaknya akan menggelar rapat bersama antar pihak terkait. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) proyek, hingga pihak kontraktor dan lainnya. “Semua saat ini sedang berproses dan diupayakan cepat,” pungkasnya.(rs)
