Namun rencana ini tertunda karena pergantian pucuk pemerintah. Moratorium Perguruan Tinggi praktis menghentikan pembangunan kampus yang direncanakan berada di Kecamatan Tenggarong Seberang tersebut. “Bahkan kami (Pemkab) yang telah diamanatkan Pemprov Kaltim sudah membebaskan lahan serta telah menyiapkan lahan seluas 30ha sudah tersertifikat, hanya tinggal menunggu Pemerintah Pusat, melalui Kemendikbud untuk menyetujui tahap pembangunan (Infrastruktur gedungnya),” kata Plt Bupati Kukar Edi Damansyah.
Menurut Edi, dari bantuan keuangan Kaltim kepada Kukar senilai Rp10 miliar pada 2015, hanya Rp7 miliar yang terserap. Dana itu dipakai untuk membebaskan 30,6 ha lahan di Tenggarong Seberang. Masih tersisa 19,4 ha termasuk akses masuk yang belum menemui kata sepakat dengan pemilik tanah.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menganggarkan Rp6,4 miliar lagi untuk pembebasan lahan tahap kedua. Untuk lahan yang telah dibebaskan, sertifikat tanah atas nama Kemenristekdikti sudah dipegang Disdikbud Kukar.
“Masalah muncul ketika lahan itu hendak diserah terimakan kepada Kemenristekdikti. Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim sama-sama mengklaim kementrian belum mau menerima sertifikat. Berkali-kali proses serah-terima hibah diagendakan pemerintah daerah, berkali-kali juga ditolak,” ungkapnya.
Pihaknya pun melalui Disdik Pemkab Kukar terus mencoba agar Insitut Seni Budaya Indonesia (ISBI) tetap dibangun kendati adanya memoratorium itu, mengingat pemprov melakukan kunjungan ke Pemerintah Pusat mengusahakan agar persyaratan tersebut bisa diterima. Pihaknya tengah menunggu jawaban positif. (rs)
Namun rencana ini tertunda karena pergantian pucuk pemerintah. Moratorium Perguruan Tinggi praktis menghentikan pembangunan kampus yang direncanakan berada di Kecamatan Tenggarong Seberang tersebut. “Bahkan kami (Pemkab) yang telah diamanatkan Pemprov Kaltim sudah membebaskan lahan serta telah menyiapkan lahan seluas 30ha sudah tersertifikat, hanya tinggal menunggu Pemerintah Pusat, melalui Kemendikbud untuk menyetujui tahap pembangunan (Infrastruktur gedungnya),” kata Plt Bupati Kukar Edi Damansyah.
Menurut Edi, dari bantuan keuangan Kaltim kepada Kukar senilai Rp10 miliar pada 2015, hanya Rp7 miliar yang terserap. Dana itu dipakai untuk membebaskan 30,6 ha lahan di Tenggarong Seberang. Masih tersisa 19,4 ha termasuk akses masuk yang belum menemui kata sepakat dengan pemilik tanah.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menganggarkan Rp6,4 miliar lagi untuk pembebasan lahan tahap kedua. Untuk lahan yang telah dibebaskan, sertifikat tanah atas nama Kemenristekdikti sudah dipegang Disdikbud Kukar.
“Masalah muncul ketika lahan itu hendak diserah terimakan kepada Kemenristekdikti. Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim sama-sama mengklaim kementrian belum mau menerima sertifikat. Berkali-kali proses serah-terima hibah diagendakan pemerintah daerah, berkali-kali juga ditolak,” ungkapnya.
Pihaknya pun melalui Disdik Pemkab Kukar terus mencoba agar Insitut Seni Budaya Indonesia (ISBI) tetap dibangun kendati adanya memoratorium itu, mengingat pemprov melakukan kunjungan ke Pemerintah Pusat mengusahakan agar persyaratan tersebut bisa diterima. Pihaknya tengah menunggu jawaban positif. (rs)
