2019 Masih Tahun Berat Untuk Kaltim

SAMARINDA - Tahun 2019 nampaknya masih menjadi tahun yang berat bagi Kaltim untuk membangun. Pendapatan Kaltim tahun anggaran itu diproyeksi turun 20 persen oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain.

Akademisi dan Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendy mengaminkan kondisi itu. Aji sapaan akrabnya, membeber penurunan tersebut dikarenakan konfigurasi APBD Kaltim paling besar berasal dari dana perimbangan. 

“Prosentasenya itu 52 persen dana perimbangan dan 48 persen PAD (pendapatan asli daerah),” ujarnya kepada Koran Kaltim, kemarin.

Dia menjelaskan, APBD Kaltim masih didominasi, DAK-DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH). Secara detail, DBH migas lajut Aji juga bergantung pada dua unsur, lifting produksi dan ICP atau harga internasional. 

Saat ini, situasi politik dunia, terutama di kawasan Timur Tengah nyaris diambang perang dunia ke tiga, yang berdampak pada instabilitas harga luar negeri maupun produksi migas internasional. Imbasnya penerimaan negara dari sektor migas di 2019 juga bakal turun. Efeknya, dana transfer ke daerah juga menurun. 

“Faktor luar negeri ini, harga, instabilitas politik tadi, mengakibatkan sensitifitas dalam penerimaan negara, efeknya terjadinya penurunan siginifikan terhadap dana bagi hasil dan transfer ke daerah,” paparnya.

Menurut Aji, sejatinya DAK tidak terganggu dengan faktor-faktor luar negeri. Namun, DAK baru bisa digelontorkan manakala ada usulan dari provinsi. 

Catatan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kaltim, tahun 2017 DAK Kaltim hanya Rp6,82 triliun, jumlah itu lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp10,87 triliun. 

Sementara DAU, meski porsinya adalah 26 persen dari penerimaan negara secara keseluruhan untuk dibagikan ke daerah. “Cuma karena ruang fiskal Kaltim kecil secara nasional, jadi ya penerimaannya juga tetap turun. Mengapa, karena tampaknya ini terjadi konfersi dengan dana desa. Dana desa kan cukup besar, maka tampaknya ada terjadi penurunan dari DAU, sesuai dengan political willnya pusat,” tuturnya. 

Satu-satunya cara untuk bangkit kata Aji harus di hilirisasi. “Jadi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus adalah jawaban paling bisa berguna. Kaltim sudah berorientasi pada kawasan industri hilir seperti Maloy, Bulu Minung, dan Kariangau. Itulah kartu pengaman pertumbuhnan ekonomi Kaltim dalam jangka panjang, memang tantangannya banyak, tapi apapun itu langkah tetap harus dimulai,” tutupnya. (rs)