Pemprov Kaltim Bantah Sogok BPK, Meiliana : " Buktinya Mana? "
2 menit baca1.798 kali dibaca

SAMARINDA – Plt Sekprov Kaltim Meiliana menyayangkan pernyataan Isran Noor--calon Gubernur Kaltim, yang mencurigai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov Kaltim dengan cara menyogok.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga negara memiliki standar yang ketat dalam penegakan aturan. Maka dari itu, pernyataan Isran disebut Meilina tak berdasar.
“Ndak boleh gitu, kami ndak main-main, kami kan kerja. Mana bisa main-main dengan BPK. Kami bekerjanya profesional, dan kami menjaga integritas, tidak ada itu sogok menyogok,” ungkap Meiliana dikonfirmasi Koran Kaltim.
“Apalagi seorang paslon ndak baik ngomong begitu,” sambung Meiliana.
Meiliana meminta Isran Noor lebih berhati-hati, mengenai pernyataannya di depan publik. Apalagi, kata dia, menyangkut sebuah instansi seperti BPK. “Sekarang buktinya mana? Indikatornya Apa? Kasian BPK, BPK ini kan ndak main-main, ndak boleh, justru hati-hati bicara,” tukasnya.
Sebelumnya, Isran menyebut opini WTP yang diterima Pemprov Kaltim terindikasi hasil sogok terhadap BPK.
Hal itu ia sampaikan di depan Kader Partai Amanat Nasional (PAN) saat pelantikan DPD Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kukar, Sabtu (31/3) lalu.
“Mohon maaf saya katakan, BPK itu disogok untuk memberikan predikat WTP, mudah-mudahan saja saya salah,” katanya.
Menurutnya, BPK dengan sengaja tidak segera mengumunkan hasil auditnya karena berharap agar pihak yang diperiksa mau diajak kongkalikong. “Pengalaman saya saja dulu WTP itu tidak diumumkan segera karena BPK ada maunya,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan pada saat menjadi Bupati Kutai Timur dulu, BPK sengaja mengulur pengumuman pemeriksaan keuangannya lantaran berharap Isran memberikan apa yang BPK mau. “Saya bilang enggak usah, umumkan apa adanya saja,” imbuhnya.
Itulah menurutnya yang terjadi di Pemprov Kaltim saat ini. Pemprov, kata dia, terlalu sibuk untuk mendapatkan penghargaan, sementara tidak memperdulikan nasib rakyat yang ekonominya kian terpuruk.
“Kalau kami menginginkan suatu pujian, sanjungan dan kehormatan maka kami tidak akan sempat lagi mengurus hal-hal yang mendasar karena terlalu sibuk hanya untuk mendapatkan penghargaan itu,” cetus Isran. (rs)










