Dia menjelaskan alasan dihapusnya puluhan UPTD itu. Salah satunya karena mendapat nilai yang buruk. “Grade-nya turun. Yang semula A turun ke B atau C,” imbuhnya.
Penurunan tingkatan itu adalah imbas dari kinerja UPTD yang juga menurun. Alhasil pelayanan publik pun jadi tidak maksimal.
Disamping itu, penghapusan UPTD tidak produktif juga mengurangi beban APBD.
Namun tidak semua UPTD yang tingkatannya turun dihapus. Hanya sebagian kecil yang dipertahankan karena menganggap perannya masih penting. “Saya tidak hafal tapi cuma beberapa saja, dua atau tiga UPTD saja yang dipertahankan,” paparnya.
Dia hanya ingat beberapa UPTD Dinas Pendidikan (Disdik) dihapus. Tugas dan kewenanganya pun dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) induk.
“Yang saya ingat ada UPTD Disdik dihapus. Kewenangannya jadi diambil ke induk,” jelasnya.
Sementara mengenai nasib pegawainya, Bere mengaku tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada pegawai yang dirumahkan. Semua akan kembali bekerja di OPD induk. “Kalau UPTD Disdik ya berarti kerjanya di kantor Disdik. Yang keuangan kembali ke BPKAD, begitu seterusnya,” bebernya.
Bere menyebut, penghapusan UPTD ini tidak perlu ditanggapi serius. Katanya saat ini pemprov sedang melakukan pembenahan administrasi. “Tidak perlu kaget karena ini sedang perbaikan untuk kinerja pemerintah. Dan pastinya nanti akan berimbas pada pelayanan publik juga,” tutupnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim, Meiliana membenarkan penghapusan itu. Namun jumlah UPTD yang dihapus menurutnya lebih sedikit. “Ada sekitar 18 yang dihapus. Saya tidak tahu persis apa saja, tanya ke pak Bere,” ungkapnya. (rs)
Dia menjelaskan alasan dihapusnya puluhan UPTD itu. Salah satunya karena mendapat nilai yang buruk. “Grade-nya turun. Yang semula A turun ke B atau C,” imbuhnya.
Penurunan tingkatan itu adalah imbas dari kinerja UPTD yang juga menurun. Alhasil pelayanan publik pun jadi tidak maksimal.
Disamping itu, penghapusan UPTD tidak produktif juga mengurangi beban APBD.
Namun tidak semua UPTD yang tingkatannya turun dihapus. Hanya sebagian kecil yang dipertahankan karena menganggap perannya masih penting. “Saya tidak hafal tapi cuma beberapa saja, dua atau tiga UPTD saja yang dipertahankan,” paparnya.
Dia hanya ingat beberapa UPTD Dinas Pendidikan (Disdik) dihapus. Tugas dan kewenanganya pun dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) induk.
“Yang saya ingat ada UPTD Disdik dihapus. Kewenangannya jadi diambil ke induk,” jelasnya.
Sementara mengenai nasib pegawainya, Bere mengaku tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada pegawai yang dirumahkan. Semua akan kembali bekerja di OPD induk. “Kalau UPTD Disdik ya berarti kerjanya di kantor Disdik. Yang keuangan kembali ke BPKAD, begitu seterusnya,” bebernya.
Bere menyebut, penghapusan UPTD ini tidak perlu ditanggapi serius. Katanya saat ini pemprov sedang melakukan pembenahan administrasi. “Tidak perlu kaget karena ini sedang perbaikan untuk kinerja pemerintah. Dan pastinya nanti akan berimbas pada pelayanan publik juga,” tutupnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim, Meiliana membenarkan penghapusan itu. Namun jumlah UPTD yang dihapus menurutnya lebih sedikit. “Ada sekitar 18 yang dihapus. Saya tidak tahu persis apa saja, tanya ke pak Bere,” ungkapnya. (rs)
