“Semua (APK) paslon melanggar, sebab tidak sesuai ukuran, desain, jumlah, titik lokasi pemasangan dari KPU. Kami akan rekomendasikan agar KPU memberikan teguran dan sanksi,” ujar Ketua Panwaslu Samarinda Abdul Muin kemarin.
Lantas apa sanksinya? Menurut Abdul Muin, sanksi diatur dalam Pasal 76, disebutkan ayat (1) “Pelanggaran atas larangan pemasangan APK dikenai sanksi peringatan tertulis, perintah penurunan APK 1 x 24 jam”.
“Kami sudah layangkan edaran ke paslon dan tim pemenangan agar menertibkan sendiri atributnya, nyatanya mereka bandel. Bahkan Satpol PP dan Panwaslu dua kali menertibkan,” katanya.
Diakuinya Panwaslu Samarinda melakukan penertiban Rabu(14/2) dan Sabtu (17/2) lalu. Dalam operasi itu tercatat ratusan lembar spanduk, baliho dan banner dilepas.
Hal senada disampaikan Komisioner Panwaslu Samarinda lainnya, Imam Sutanto. “Apabila tidak melaksanakan ketentuan (Pasal 76), Satpol PP berhak menurunkan atribut (APK) liar itu,” ujar Imam.
Dijelaskannya menurut Pasal 28 yang dimaksud APK meliputi baliho/billboard/videotron paling besar 4x7 meter paling banyak 5 lembar tiap Paslon/kabupaten/kota. Umbul-umbul paling besar 5x1,15 meter, paling banyak 20 lembar tiap paslon/kecamatan. Spanduk paling besar 1,5x7meter, paling banyak 2 lembar tiap paslon/desa/kelurahan atau sebutan lain. ”Temuan kami di lapangan ada 60 baliho besar masih terpasang, semua itu melanggar, saya menilai tidak ada good will dan action will dari paslon dan timses taat aturan, karena itu KPU layak menerbitkan teguran bahkan sanksi,” tegasnya. Ditemui di kantornya, Imam mengimbau paslon dan timses sukarela melepas atribut di sejumlah titik dan atau sekretariat pemenangan. (dme/sab)
“Semua (APK) paslon melanggar, sebab tidak sesuai ukuran, desain, jumlah, titik lokasi pemasangan dari KPU. Kami akan rekomendasikan agar KPU memberikan teguran dan sanksi,” ujar Ketua Panwaslu Samarinda Abdul Muin kemarin.
Lantas apa sanksinya? Menurut Abdul Muin, sanksi diatur dalam Pasal 76, disebutkan ayat (1) “Pelanggaran atas larangan pemasangan APK dikenai sanksi peringatan tertulis, perintah penurunan APK 1 x 24 jam”.
“Kami sudah layangkan edaran ke paslon dan tim pemenangan agar menertibkan sendiri atributnya, nyatanya mereka bandel. Bahkan Satpol PP dan Panwaslu dua kali menertibkan,” katanya.
Diakuinya Panwaslu Samarinda melakukan penertiban Rabu(14/2) dan Sabtu (17/2) lalu. Dalam operasi itu tercatat ratusan lembar spanduk, baliho dan banner dilepas.
Hal senada disampaikan Komisioner Panwaslu Samarinda lainnya, Imam Sutanto. “Apabila tidak melaksanakan ketentuan (Pasal 76), Satpol PP berhak menurunkan atribut (APK) liar itu,” ujar Imam.
Dijelaskannya menurut Pasal 28 yang dimaksud APK meliputi baliho/billboard/videotron paling besar 4x7 meter paling banyak 5 lembar tiap Paslon/kabupaten/kota. Umbul-umbul paling besar 5x1,15 meter, paling banyak 20 lembar tiap paslon/kecamatan. Spanduk paling besar 1,5x7meter, paling banyak 2 lembar tiap paslon/desa/kelurahan atau sebutan lain. ”Temuan kami di lapangan ada 60 baliho besar masih terpasang, semua itu melanggar, saya menilai tidak ada good will dan action will dari paslon dan timses taat aturan, karena itu KPU layak menerbitkan teguran bahkan sanksi,” tegasnya. Ditemui di kantornya, Imam mengimbau paslon dan timses sukarela melepas atribut di sejumlah titik dan atau sekretariat pemenangan. (dme/sab)
