Sejauh ini, sudah ada pihak yang berminat mengelola aset pemprov tersebut, yakni PT Timur Borneo Indonesia. “Mereka sudah presentasikan konsepnya hari ini (kemarin, Red). Jadi nanti sistemnya sewa menyewa. PT Timur Borneo Indonesia dipersilakan menyewa dua tempat, Convention Hall dan Hotel Atlet per tahun. Dan pengelolaannya dipersilakan dilakukan secara profesional,” urainya.
Adapun besaran angka sewa menurutnya telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
“Nilainya Rp 2,044 miliar per tahun untuk sewa Convention Hall dan Hotel Atlet. Angka ini mengalami kenaikan tiga persen per tahun. Jadi ada bridge connection (jembatan) yang hubungkan Convention Hall dengan Hotel Atlet. Biayanya sekitar Rp 250 miliar. Nilai DJKP sudah memperhitungkan hal itu,” ujarnya.
Menurut Bere Ali, pemprov juga akan menerima dana bagi hasil selain mendapatkan biaya sewa tersebut. “Untuk sistem tawarannya 80-20. Jadi 80 persen mereka, 20 persen untuk kami dan mereka (PT. Timur Borneo Indonesia) sudah setuju. Jadi nanti akan dibuatkan MoU untuk melakukan pembayaran sewa serta mulai penyewaan,” tutup Bere. (ms)