Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, AKBP Sumaryono menuturkan pelatihan yang dikemas dalam bentuk Rapat Kerja Teknis (Rakernis) tindak pidana pemilihan umum dilakukan sesuai petunjuk dan arahan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri.
“Kabareskrim memerintahkan kegiatan simulasi dan hari ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh jajaran Polda Kaltim. Harapan kita bisa melaksanakan dan memahami pelaksana UU karena sangat rawan dan penting setiap daerah untuk dibentuk Satgas Politik Uang,” ungkapnya disela kegiatan, kemarin.
Dengan pelatihan sekaligus simulasi ini, 150 personil digharapkan sudah paham benar tata cara mengungkap tindak pidana politik uang selama pemilihan kepala daerah.
“Kita latih mereka bagaimana cara mengungkap termasuk bagaimana cara penanganan tindak pidana politik uang ini. Satgas ada 6 orang di masing-masing Polres yang ada PPU dan Tarakan dan Polda Kaltim sehingga ada tiga tim per daerah,” bebernya.
Menurut dia, setelah menadapatkan latihan dan melakukan simulasi, personel Satgas politik uang ini akan kembali ke satuan mereka di Polres. Menjalankan kegiatannya, Satgas politik uang akan merekrut informan yang dijadikan sebagai sumber informasi di lapangan.
“Jadi informan itu merupakan warga yang mempunyai hak pilih akan kita gandeng dan ditempatkan di wilayah untuk menggalang kesiapan, jika kita anggap satu wilayah rawan maka akan kita perbanyak,” jelasnya.
Tim Satgas politik uang bertugas di lapangan melaksanakan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, sehingga jika terindikasi terjadi politik uang selama pilkada maka akan dikoordinasikan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pilkada. “Setelah mendapatkan informasi mereka melaporkan ke Bawaslu dan Panwas akan melaksanakan penindakannya bersama Gakumdu,”ujarnya.
Dia menambahkan Satgas politik uang nantinya menyasar pelaku pemberi dan penerima hadiah. Kegiatannya dimulai saat pelaksanaan Pilkada bahkan pada masa Pemilu 2019. Hal itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu.
“Merujuk pada Undang-undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 pasal 73 ancaman hukuman 3 tahun untuk pemberi dan penerima hadiah,” tandasnya. (yud)
