Polisi Minta Angkutan Online Tak Beroperasi

SAMARINDA – Gelombang protes dari sopir angkutan kota (angkot) di Samarinda terus bergulir, menyusul adanya aktivitas transportasi berbasis online. Padahal aktivitas mereka belum memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim. 

Senin (5/1) kemarin, sebagian besar sopir angkot di Samarinda melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, meminta ketegasan dalam penerapan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Guna mengantisipasi terjadinya gesekan, pengemudi angkutan online dengan sopir angkot, kepolisian mengimbau agar angkutan online tidak beroperasi dulu sebelum melengkapi perizinan sebagaimana diatur dalam Permenhub 108.

“Kita imbau sebelum permenhub 108 itu dipenuhi, sebaiknya jangan beroperasi dulu. Ini kita sampaikan untuk menghindari gesekan di lapangan,” kata Kasubbag Humas Polresta Samarinda, Ipda Danovan. 

Ia menuturkan, jika sudah mematuhi Permenhub 108 tersebut, para sopir angkutan online itu kemudian bisa beroperasi seperti biasa.  “Regulasinya ada, seperti SIM pengemudi itu harus SIM umum, kedua harus ada KIR kendaraan, ketiga pelat nomor kendaraan harus pelat nomor kuning,” tandasnya. 

Ia melanjutkan, kepolisian siap untuk melakukan penertiban jika masih ada yang nekat beroperasi sebelum memenuhi regulasi. “Ya, kita akan berkoordinasi dengan Dishub Kaltim dan Samarinda untuk dilakukan penindakan,” tandansya. 

Di sisi lain, mantan Kanit Binmas Polsekta Samarinda Ilir itu meminta kepada pengemudi angkutan konvensional, agar juga dapat menahan diri dan tidak betindak sendiri di lapangan. 

“Untuk sopir angkutan konvensional agar menahan diri, serahkan segala sesuatunya kepada aparat kepolisan atau pejabat berwenang apabila menemukan hal-hal yang negatif di lapangan. Jangan mengambil tindakan sendiri yang nantinya merugikan banyak orang,” imbaunya.

SURATI KOMINFO

Dishub Kaltim akan bersurat ke Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) RI, untuk menonaktifkan aplikasi angkutan online di Samarinda. 

Keputusan itu diambil setelah Dishub Kaltim, Kominfo Kaltim, dan Dishub Kota Samarinda serta Polresta menggelar rapat membahas penertiban angkutan online yang disuarakan Organtrans Kaltim. 

“Berdasarkan kesepakatan kami akan bersurat Kementerian Kominfo untuk menindaklanjuti aplikasi angkutan online yang saat ini masih aktif,” kata Kabid Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim Mahmud Samsul Hadi.

Ketua Orgatrans Kaltim Kamaryono dalam aksi demonstrasi di Dishub Kaltim kemarin  mendesak implementasi Permenhub 108.

Orgatrans menolak keras beroperasinya sejumlah angkutan online yang belum memiliki izin. 

“Kami di sini hanya bertindak semampu kami, karena aplikasinya yang merancang dari pusat ada yang milik negara yaitu Go-Car sedangkan milik asing itu Grab dan Uber makanya kami hanya bisa menyurati ke pusat,” jelasnya.

Dishub juga mengelar  operasi simpatik untuk menertibkan angkutan online yang masih beroperasi. Ia pun dengan tegas meminta kepada pemilik angkutan online agar tidak beroperasi dulu sebelum mengurus perizinan resmi. 

“Sampai saat ini belum ada satupun angkutan online yang resmi memiliki izin beroperasi. Makanya tanggal 1-28 Februari batas kami melakukan penertiban,” urainya.

Setelah itu lanjut Mahmud, tindakan penilangan hingga tidak diterbitkannya izin akan dilakukan oleh Dishub. “Kalau tertangkap hingga tiga kali dan masih beroperasi maka proses perizinannya tidak akan kami terbitkan. Sopir dan masyarakat bisa ikut mengawasai kalau ada yang kedapatan langsung saja lapor ke kami untuk segera mendapat teguran dan langsung mengurus izin,” demikian Mahmud. (dor/ms)