Pemilih Kaltim Berkurang 78 Ribu

SAMARINDA - Jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, Juni 2018 diproyeksi berkurang. Puluhan ribu pemilih yang sebelumnya terdaftar pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Juni 2015 lenyap. Besar kemungkinan, lesunya bisnis batu bara jadi salah satu sebab. Sejumlah pendatang yang sebelumnya mengais rupiah dari bisnis ‘emas hitam’ di Kaltim kembali ke kampung halaman.

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan, pemutusan hubunga kerja (PHK) terbesar terjadi di kaltim. Terhitung per September 2015, dari total 43.085 orang karyawan yang terkena PHK se-Indonesia, sebanyak 10.721 atau 25% disumbang dari Kaltim.

Pendataan penduduk oleh pemerintah juga bisa menjadi penyumbang. Diduga kesalahan pendataan, daftar pemilih juga bisa berkontribusi atas hilangnya jumlah pemilih.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, DB Paranoan mengurai ada tiga faktor yang menjadi musabab berkurangnya jumlah pemilih. Menurunnya aktifitas perusahaan tambang batu bara menjadi faktor utama yang memaksa para pekerja hijrah dari Kaltim.

Faktor kedua, pendataan yang keliru oleh pemerintah kala itu. banyaknya ditemukan data pemilih ganda menjadi salah satu indikator betapa pendataan penduduk memang sangat buruk. “Yang seharusnya belum bisa memilih, mungkin dijadikan sebagai pemilih. Belum lagi yang meninggal tapi masih tercatat sebagai pemilih kala itu,” kata dia.

Faktor terakhir hijrahnya pemilih asal Kaltuim, terutama di Samarinda yang sekararang berdomisili di Kaltara. “Tiga faktor ini yang menurut saya dominan menyumbang berkurangnya pemilih di Kaltim,” kata dia.

Berdasarkan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) 2018 yang diterbitkan Kementerian Menteri Dalam Negeri untuk Kaltim mencapai 2.434. 843 pemilih. Dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap pada Pilkada serentak 2015 Kaltim yang mencapai 2.513.407 pemilih jumlahnya jomplang. Artinya hanya dalam kurun waktu tiga tahun, ada sekitar 78.564 pemilih ‘hilang’.

Bukan jumlah yang sedikit. Jika menilik data pemilih di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) berdasarkan DP4 tercatat 17.705 pemilih. Jika dikonversi, artinya jumlah pemilih yang hilang di Kaltim hampir lima kali lipat pemilih di satu kabupaten.

Komisioner KPU Kaltim, Rudiansyah menyatakan DP4 yang sudah diterima merupakan data mentah. Komisi Pemilu masih melakukan validasi atas angka yang sudah dirilis oleh Kemendagri.

“Angka DP4 itu masih bisa bertambah, berkurang atau tetap. Makanya kami sekarang sedang memverifikasi ke lapangan,” kata Rudiansyah.

Data DP4 kata Rudi merupakan data terbaru yang sudah ‘dimasak’ Kemendagri dari data kependudukan di daerah. “Kalau update, dari Kemendagri ini lebih update, karena sudah melalui pengolahan data penduduk,” kata dia.

Dari sederet data pemilih yang diterima media ini, hanya ada tiga daerah yang jumlah pemilihnya bertambah. Kota Bontang, Kabupaten Paser dan Kutai Timur. Tujuh kabupaten/kota sisanya berkurang.

Jumalh pemilih berkurang terbanyak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 55.195 pemilih. Terbanyak kedua, Kota Samarinda 30.609 pemilih. Disusul kemudian Kota Balikpapan yang kehilangan jumlah pemilih sebanyak 12.741 pemilih.

Berkurangnya jumlah pemilih ini pun menimbulkan tanya bagi Paranoan. “Seharusnya jumalh pemilih itu bertambah, bukannnya berkurang,” kata dia.

Dengan menyusutnya jumlah pemilih menurut Paranoan, jelas memiliki resiko politik, terlebih pada Pilgub kaltim 2018 nanti. Sudah jadi rahasia umum, jika jumlah pemilih sedikit biaya politik untuk meraup suara jauh lebih besar. “Itu sudah pasti, karena mereka akan berebut suara yng sedikit ini, ada istilah ‘dilipat-lipat’, karena suaranya yang diperebutkan itu-itu saja,” kata dia.

Tapi ada untungnya juga dari jumlah pemilih yang ramping, dari sisi keamanan mungkin lebih mudah. Dengan jumlah yang sedikit artinya semua bisa dibendung dengan jumlah aparat keamanan yang tak jumbo.

Semua berharap, masalah data pemilih bisa rampung segera. KPU Kaltim sedianya bisa menyajikan data pemilih yang riil untuk menghindari kecurangan-kecurangan mark up suara. Suara riil yang diperebutkan justru akan melahirkan hasil pemimpin yang berkualitas pula. 

“Yang paling penting hjasil pilgub harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Paranoan. (fir/sab)