Menurutnya, jika investor Jepang benar-benar sepakat membangun tangki timbun di KIPI Maloy, pabrik Crude Plam Oil (CPO) atau minyak sawit bisa beroperasi 2019 mendatang.
Ia menyebut salah satu yang menjadi kendala yaitu koordinasi dari tiga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim yang belum bisa menembus ke pusat.
Belum lagi dalam pengelolaan KIPI Maloy ini juga melibatkan beberapa Kementerian, di antaranya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.
“Makanya dari Kementerian Perdagangan sempat menyangka bahwa ada lahan yang belum dibebaskan. Padahal persoalan lahan sudah diselesaikan. Tapi dengan adanya rencana dari Investor Jepang yang akan membangun tangki timbun, sudah menjadi jalan pemecahan masalah ini,” jelasnya.
Lahan untuk jalan poros menuju lokasi KIPI Maloy juga sudah dibebaskan. “Seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum) itu kan ada 17,5 sudah bebas. Selain itu ada juga anggaran pemeliharaan dari APBN jadi persoalan lahan dan akses masuk itu sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu pembangunan tangki timbun saja,” tutur Zairin.
“Setelah KIPI Maloy ini selesai, mungkin bisa juga masuk dari perusahaan lain tidak hanya dari perusahaan CPO saja,” tandasnya. (ms)
Menurutnya, jika investor Jepang benar-benar sepakat membangun tangki timbun di KIPI Maloy, pabrik Crude Plam Oil (CPO) atau minyak sawit bisa beroperasi 2019 mendatang.
Ia menyebut salah satu yang menjadi kendala yaitu koordinasi dari tiga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim yang belum bisa menembus ke pusat.
Belum lagi dalam pengelolaan KIPI Maloy ini juga melibatkan beberapa Kementerian, di antaranya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.
“Makanya dari Kementerian Perdagangan sempat menyangka bahwa ada lahan yang belum dibebaskan. Padahal persoalan lahan sudah diselesaikan. Tapi dengan adanya rencana dari Investor Jepang yang akan membangun tangki timbun, sudah menjadi jalan pemecahan masalah ini,” jelasnya.
Lahan untuk jalan poros menuju lokasi KIPI Maloy juga sudah dibebaskan. “Seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum) itu kan ada 17,5 sudah bebas. Selain itu ada juga anggaran pemeliharaan dari APBN jadi persoalan lahan dan akses masuk itu sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu pembangunan tangki timbun saja,” tutur Zairin.
“Setelah KIPI Maloy ini selesai, mungkin bisa juga masuk dari perusahaan lain tidak hanya dari perusahaan CPO saja,” tandasnya. (ms)