1 menit baca2.443 kali dibaca
SAMARINDA - Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy yang berada di Kabupaten Kutai Timur awalnya ditargetkan beroperasi pada 2017 lalu. Namun hingga memasuki 2018 ini, nyatanya Maloy belum juga beroperasi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kaltim (Bappeda) Kaltim Zairin Zain kembali menargetkan KIPI Maloy beroperasi pada 2019 mendatang.
“Saat ini pembangunan pelabuhan baru selesai, tinggal melanjutkan untuk pembangunan sandaran kapal sebagai tempat untuk kapal-kapal yang masuk. Kalau semua selesai tahun ini, 2019 bisa beroperasi,” kata Zairin, usai rapat kerja yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/1).
Ia pun menekan salah satu faktor penyebab terhambatnya pembangunan KIPI Maloy ini lantaran menjadi bagian dari program pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah Pusat juga turut campur tangan dalam pembangunan infrastrukturnya.
“Dari sini yang sudah terlibat ada dari Kementerian Perhubungan dan juga Perindagkop pusat (Kementerian Perdagangan, Red). Namun sejauh ini persoalan lahan tidak ada masalah. Masalah justru dari pihak Disperindagkop yang belum dapat ditembus hingga tiga kali pergantian kepala Disperindagkop Kaltim,” bebernya.
“Namun mengenai persoalan lahan yang belum dibebaskan itu tidak lagi. Karena dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) sudah menuntaskan hal ini khususnya di jalan masuk menuju kawasan Maloy sepanjang 17,5 kilometer,” urainya.
Padahal, menurut Zairin, Kementerian Perdagangan juga berperan penting khususnya dalam mengembangkan kawasan industrinya di daerah Kutim.
“Semoga persoalan koordinasi dengan Disperindagkop bisa segera ditindaklanjuti. Kalau tidak salah ada investor dari Jepang yang akan melanjutkan pembangunan ini. Kalau sudah positif, kami optimis tahun ini pembangunan Maloy tuntas dan beroperasi tahun 2019,” tegasnya. (ms)
“Saat ini pembangunan pelabuhan baru selesai, tinggal melanjutkan untuk pembangunan sandaran kapal sebagai tempat untuk kapal-kapal yang masuk. Kalau semua selesai tahun ini, 2019 bisa beroperasi,” kata Zairin, usai rapat kerja yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/1).
Ia pun menekan salah satu faktor penyebab terhambatnya pembangunan KIPI Maloy ini lantaran menjadi bagian dari program pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah Pusat juga turut campur tangan dalam pembangunan infrastrukturnya.
“Dari sini yang sudah terlibat ada dari Kementerian Perhubungan dan juga Perindagkop pusat (Kementerian Perdagangan, Red). Namun sejauh ini persoalan lahan tidak ada masalah. Masalah justru dari pihak Disperindagkop yang belum dapat ditembus hingga tiga kali pergantian kepala Disperindagkop Kaltim,” bebernya.
“Namun mengenai persoalan lahan yang belum dibebaskan itu tidak lagi. Karena dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) sudah menuntaskan hal ini khususnya di jalan masuk menuju kawasan Maloy sepanjang 17,5 kilometer,” urainya.
Padahal, menurut Zairin, Kementerian Perdagangan juga berperan penting khususnya dalam mengembangkan kawasan industrinya di daerah Kutim.
“Semoga persoalan koordinasi dengan Disperindagkop bisa segera ditindaklanjuti. Kalau tidak salah ada investor dari Jepang yang akan melanjutkan pembangunan ini. Kalau sudah positif, kami optimis tahun ini pembangunan Maloy tuntas dan beroperasi tahun 2019,” tegasnya. (ms)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
