Ia pun mengakui dalam hal ini gubernur Kaltim bertindak sebagai komando untuk memerintahkan setiap daerah menggunakan anggaran dari setiap Dinas Kesehatan kabupaten dan kota di Kaltim.
“Namun dari pemprov sebelumnya sudah menjamin adanya vaknisasi yang dipasok untuk setiap daerah. Hanya saja untuk penangan terhadap pasien di daerah, maka setiap kabupaten dan kota tetap harus menjamin adanya ketersediaan untuk ruangan isolasi bagi penderita difteri agar tidak menyebar luas,” jelasnya.
Berdasarkan informasi terakhir dalam rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dinyatakan tidak ada pasien yang positif difteri pada tahun ini. Sebab kejadian terakhir berasal dari pasien yang dinyatakan positif pada 2017 lalu.
“Namun untuk manajemen siaga darurat tetap harus dikoordinasikan antar BPBD di kabupaten/kota bersama Dinas Kesehatan,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat tanggap siaga difteri di kantor Gubernur Kaltim, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Kaltim Soeharsono meminta warga juga aktif dalam menanggulangi pencegahan difteri.
“Apalagi kalau di satu daerah itu sudah ada yang terinfeksi difteri dan ada juga kasus serupa lainnya, harusnya bisa dilakukan imunisasi massal agar penyebaran difteri tidak semakin meluas,” demikian Soeharsono. (ms)
