Pemerintah Rumuskan Biaya Umrah Minimal

JAKARTA - Pemerintah bakal menetapkan batas bawah biaya perjalanan umrah tahun depan. Berdasarkan kajian sementara, biaya referensi yang bakal ditetapkan Rp20 juta rupiah per jamaah.

“(Batas bawah biaya umrah) itu belum diputuskan. Baru tahap diskusi dengan asosiasi-asosiasi biro perjalanan umrah,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jumat (22/12).

Biaya acuan tersebut memperhitung sejumlah komponen mulai dari visa, transportasi, makanan dan akomodasi yang layak selama jamaah menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Nizar mengungkapkan, penetapan biaya tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan umrah yang layak bagi jamaah. Selain itu, biaya tersebut juga untuk melindungi jamaah dari promo biaya umrah yang terlalu rendah dan berisiko penipuan.

“Kalau tidak ditetapkan nanti tidak ada persaingan sehat. Kan ada yang mematok Rp14 juta, ada yang Rp16 juta tetapi mereka (biro perjalanan) mengurangi standar,” ujarnya.

Pemerintah masih memberi peluang biro atau agen menawarkan biaya umrah di bawah harga acuan kepada jamaah. Dengan syarat, komponen penyusun biaya umrah tersebut harus mendapatkan verifikasi kelayakan dari Kementerian Agama.

“Misalnya, harga tiket pesawat standarnya sekian, tetapi kalau dia (biro perjalananan) menerbitkan tiket di bawah itu, nanti kami lihat. Kan, harga tiket biasanya fluktuatif, yang penting ada pengajuan komponen yang nanti kami verifikasi,” ujarnya.

Jika agen atau penyelenggara ibadah umrah melanggar, lanjut Nazir, pemerintah bisa mencabut izin usaha. Rencananya, penetapan biaya minimal ibadah umrah itu akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama yang rencananya dirilis awal tahun depan.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sempat meminta pemerintah menetapkan batas bawah biaya perjalanan umrah sehingga biro tidak bisa menawarkan promo dengan harga terlampau rendah. 

Hal itu berkaca dari kejadian yang menimpa calon jemaah umrah korban biro perjalanan yang mangkir dari kewajibannya, salah satunya First Travel milik perancang busana Annisa Hasibuan.

Namun ketentuan harga batas bawah, Kemenag harus berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (cni)