Munculnya isu pemimpin ‘impor’ yang didengungkan KNPI menurut dia adalah langkah yang sangat primitif dan cenderung jahiliah. Menurutnya isu itu seharusnya tidak disuarakan oleh pemuda yang mengatasnaman KNPI. Dia menilai sikap tersebut adalah sikap anti nasionalisme, sikap anti kebhinekaan, sikap anti pada tatanan demokrasi, kemudian berpotensi pada konflik horizontal dan secara konstisional.
Atas peryataan tersebut, Surpani menilai adanya pelangaran pidana dalam Undang Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan inpormasi yang ditujukan untuk rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasrakan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), maka sanksinya adalah Jo ayat 1 atau pasal 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun. “Ini yang akan kita laporkan ke pihak kepolisian Kota Samarinda,”ujarnya.
Tidak hanya itu, Surpani juga akan mengklarifikasi nama-nama tokoh yang telah disebut Arif. “Saya minta aparat hukum agar mengklarifikasi, sebab kita menduga ada aktor intelektual dari pergerakan mebangun isu untuk memecah belah persatuan di Kaltim,” sebutnya.
Lanjut dia, jangan sampai oknum pemuda yang mengatasnamakan KNPI yang membaut satu gerakan, yaitu tolak pemimpin ‘impor’ itu tidak sah kepengurusanya. “Saya mengaskan, KNPI Kaltim yang sah adalah kepengurusan kami, karena kita memiliki SK dari pusat yang berahir 2019. Sementara klaim KNPI lain sudah dinyatakan tidak berlaku terhitung Desember 2016,” katanya.
Surpani menekankan, dirinya akan meng-counter isu yang berkembang di masyarakat, soal pemimpin impor. Arif, kata dia harus belajar banyak.
“Kami pemuda KNPI terpanggil. Peryatanan Arif menolak pemimpin ‘impor’ harus lebih banyak belajar tentang bahasa kepemimpinan,”tandasnya.
Sehari sebelumnya, plt Ketua KNPI Kaltim Arif Rahman Hakim menggelar temu wartawan yang mengajak warga Kaltim menolak masuknya calon dari luar Kaltim pada Pilgub 2018. Kaltim menurut dia memiliki putra daerah yang mumpuni dan bisa memimpin daerahnya dengan berbagai kearifan lokalnya. “Kami akan menjadi garda terdepan yang secara tegas menolak cagub ‘impor’ dalam kontestasi Pilgub Kaltim 2018,” tegas Plt Ketua KNPI Kaltim, Arif Rahman Hakim, Minggu (3/12) di Samarinda.
Dalam pernyataannya, Arif menduga adanya upaya orang luar daerah yang mengobok-obok Kaltim dengan topeng Pilgub Kaltim 2018.
(sab)
