PDIP Tidak Masalahkan Cagub Impor

SAMARINDA – Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik Agitasi dan Propoganda PDIP Kaltim, Agus Salim mengaku sama sekali tidak mempermasahkan adanya calon gubernur (Cagub) ‘impor’ yang akan diusung pada pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. 

Menurutnya, yang harus bertanggung jawab soal cagub ‘impor’ adalah partai politik yang harus turut menyiapakan kader terbaik mereka untuk menjadi pemimpin Kaltim. 

“Ketika kita tidak bisa menuai ekspektasi masyarakat kenapa tidak kalau ada calon ‘impor’ yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama partai politik,” kata Agus Salim, Senin (4/12) kemarin.

Soal cagub Impor, kata dia PDIP tidak ingin terlalu tendensius menanggapinya. Namun secara aturan, dia mempertanyakan pernyataan KNPI menolak cagub impor.

“Sesuai Undang Undang, saya kira tidak ada batasan harus putra daerah. Wajar-wajar saja jika ada orang luar yang ingin membangun Kaltim,” katanya.

Bagi dia soal rekomendasi cagub impor sangat tergantung parpol yang melihat celah. Sebab kata dia, semua parpol mau menang.

 “Kalau kami di PDIP itu sesuai amanat kongres, bahwa kita harus merebut kekusaan secara konstitusi. Ya caranya, dari kader internal atau non kader,” sebutnya.

Disinggung, jika parpol memilih kader impor apakah Kaltim dikatakan kekurangan figur pemimpin. 

“Dengan adanya fenomena sekarang ini, ya kita harus mengakui. Kalaupun kita punya calon pemimpin, itu pasti terbentur kepada nama-nama itu saja. Dan  kita tidak diberi alternatif yang memadai,” tandasnya.

Sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim menolak calon gubernur (Cagub) ‘impor’ di pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. 

“Kami (KNPI Kaltim) akan menjadi garda terdepan yang secara tegas menolak cagub impor masuk dalam konstelasi Pilgub Kaltim 2018,” tegas Plt Ketua DPD KNPI Kaltim, Arif Rahman Hakim, Minggu (3/12) di Samarinda.

Untuk mencegah adanya cagub impor di pemilihan lima tahunan tersebut, KNIP Kaltim bersama KNPI kabupten/kota se-Kaltim akan melakukan kampanye penolakan terhadap cagub luar daerah secara sistematik. 

“Gerakan massif ini akan berhenti ketika tidak ada calon pemimpin dari luar daerah yang ikut mencalonkan diri maupun berkompotisi pada Pilgub Kaltim,”ujar Arif. (sab)