Langkah ini bukan hanya jawaban atas tekanan eksternal terhadap industri batu bara, tapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyebut transformasi ini sebagai keharusan strategis. Menurutnya, meski batu bara masih mendominasi struktur ekonomi daerah, tapi arah masa depan tak lagi berpihak pada sumber daya yang tidak terbarukan.
“Ekonomi kita tidak bisa lagi bergantung pada batu bara yang tak terbarukan. Kaltim harus mulai membangun dari sektor-sektor yang memiliki nilai tambah dan keberlanjutan,” ujarnya, Kamis (2/7/2025).
Salah satu langkah yang kini ditempuh Pemprov Kaltim adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menekankan akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Targetnya tak main-main, bauran EBT sebesar 70 persen pada tahun 2030.
Komitmen ini juga dibarengi pembentukan Tim Transformasi Ekonomi yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan sudah ditetapkan melalui keputusan gubernur. Namun di lapangan, perubahan tak semudah yang dibayangkan.
“Masalah utamanya ada di hilirisasi. Kita sudah punya pertambangan yang mapan, tapi pengolahan dan industrialisasi batu bara, apalagi yang ramah lingkungan, masih sangat kurang,” terang Budi.
Ia membandingkan kondisi ini dengan sektor minyak dan gas bumi (migas) yang sudah relatif lebih siap di sektor hilir. Sementara di sektor batu bara, potensi yang besar belum diimbangi dengan infrastruktur industri yang memadai.
Di tengah realitas itu, Bank Indonesia kini berupaya mendorong arah investasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), BI meluncurkan program Regional Investor Relation Unit (RIRU).
Analis Senior BI Kaltim, Ashari Novy Sucipto, menjelaskan bahwa program ini menargetkan investasi ke empat sektor prioritas, industri, pariwisata, pertanian dan maritim.
“Kami sudah tidak mempromosikan investasi di sektor ekstraktif. Fokus kami kini adalah menarik investasi hijau, seperti industri pengolahan hasil pertanian, energi bersih, hingga ekowisata,” tutur Ashari.
Bank Indonesia juga memberikan insentif makroprudensial untuk mendukung pembiayaan di sektor-sektor ini, terutama bagi perbankan yang mulai menyasar industri hijau dan ketahanan pangan.
Namun demikian, tantangan utama tetap datang dari inkonsistensi regulasi dan lemahnya koordinasi antar-level pemerintahan. Budi mencontohkan, kebijakan moratorium izin tambang baru dari pemerintah pusat tak jarang tak berjalan seirama di daerah.
“Ada kebijakan pusat yang tidak diimplementasikan konsisten di daerah. Ini menimbulkan keraguan, apakah transformasi ini betul-betul serius atau hanya simbolik,” ucapnya.
Transformasi ekonomi Kaltim memang telah dimulai, namun keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kekompakan semua pemangku kepentingan, dari pusat hingga daerah. Tanpa itu, upaya keluar dari ketergantungan terhadap batu bara bisa terjebak dalam retorika semata.
Editor: Erwin