2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: */M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Cabang Samarinda menyiasati Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dengan mengubah strategi marketing.
Terlebih, dalam aturan ini Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada instansi pemerintah untuk mengurangi belanja tidak produktif seperti memfokuskan kegiatan hanya di kantor pemerintahan. Terkecuali ada pertemuan khusus.
Ketua PHRI Samarinda, Leny Marlina mengatakan bahwa meskipun mengalami penurunan terhadap okupansi maupun kunjungan di hotel, tapi kebijakan ini belum terlalu berdampak besar bagi pelaku usaha perhotelan dikarenakan belum memasuki momentum kegiatan pemerintahan di hotel.
“Belum terlalu berdampak besar sebenarnya, karena aktivitas pemerintah itu biasanya di bulan Juni, Juli, Agustus dan puncaknya itu di akhir tahun,” terangnya kepada Korankaltim.com, Selasa (6/5/2025).
Sehingga dengan belum memasuki momentum tersebut ia menilai jika ada efisiensi anggaran ini belum terlalu berdampak bagi sektor perhotelan secara menyeluruh. Namun sudah ada beberapa hotel yang merasakan dampak dari kebijakan ini.
“Memang ada beberapa hotel yang sudah merasakan. Dan ketika adanya kebijakan ini memang sangat terasa sekali tapi belum signifikan,” jelasnya.
Sebagai upaya menyiasati kebijakan ini agar tidak memberikan efek buruk berkelanjutan bagi hotel. Beberapa hotel di Samarinda sudah mulai membuat skema baru yaitu mencoba berkolaborasi dengan pemerintah agar dapat menarik kegiatan nasional ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Kota Samarinda.
“Kami mengharapkan kepada pemerintah supaya bisa menarik kegiatan nasional ke Kaltim, tentunya dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, cara itu bagi kami bisa meringankan beban efek dari kebijakan efisiensi ini,” paparnya.
Pada saat pembangunan IKN berlangsung, okupansi hotel-hotel baik di Samarinda dan Balikpapan mengalami peningkatan yang signifikan. Apalagi jika ditambahkan dengan beberapa kegiatan nasional yang dilaksanakan di Kaltim.
“Harapan kita pemerintah bisa menarik kegiatan nasional ke Samarinda, seperti yang dilakukan di tahun 2024 lalu,” ucap dia.
Leny mengaku selama dirinya menggeluti dunia perhotelan sudah sekitar 20 tahun momentum yang mengganggu aktivitas perhotelan hanya terjadi pada saat Covid-19. Tetapi untuk kebijakan ini dirinya mengakui bahwa belum begitu berdampak secara menyeluruh.
“Selama ini saya melihat bahwa yang paling terasa adalah pada Covid-19 kemarin,“ imbuhnya
Meski begitu, sektor perhotelan tentu masih memiliki harapan dengan menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Samarinda. Mengingat, Kota Samarinda merupakan pusat bisnis, perekonomian dan pemerintahan di Kaltim.
“Kita harus merubah strategi karena tidak bisa mengharapkan di kegiatan pemerintahan saja, mengubah sistem market dari sisi hotel sekaligus bisa mendapatkan wisatawan,” tuturnya.
Namun, apabila kondisi ini terus berlanjut sepanjang tahun 2025 tentu akan membuat pelaku perhotelan merasa tercekik dan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan perhotelan.
“Pastinya (menimbulkan PHK), karena tidak mungkin hotel bisa bertahan dengan biaya operasional yang begitu besar ditambah dengan karyawan yang juga banyak,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
