Sistem tersebut membuat penetapan harga eceran tertinggi (HET) di level daerah berbeda. Itu juga dipengaruhi bila wilayah distribusi menjangkau kawasan terpencil yang membutuhkan ongkos transportasi lebih tinggi.
"Memang selama ini aturannya di daerah tergantung dari biaya yang diperkirakan dari Depo elpiji yang disalurkan Pertamina dan selanjutnya ada proses angkut ke mana-mana juga wilayah remote," kata Arifin di Jakarta, akhir pekan ini dikutip Republika.co.id.
Melihat disparitas harga yang cukup timpang antar daerah, Arifin mengatakan pemerintah melakukan evaluasi dari kewajaran HET elpiji 3 Kg. "Jadi memang yang akan kita evaluasi sekarang adalah kewajaran dari pada HET, kita ingin supaya wajar diterima (masyarakat)," kata Arifin.
Sembari melakukan evaluasi, pihaknya mengaku tengah melakukan pendataan harga elpiji 3 kg di setiap daerah. Hal itu agar diketahui seberapa besar disparitas harga elpiji 3 Kg yang diterima konsumen sehingga nantinya dapat ditemukan solusi untuk membentuk kewajaran harga secara nasional.
Arifin menambahkan, pihaknya ingin agar sistem harga elpiji 3 Kg mencontoh pada kebijakan harga pupuk bersubsidi. Di mana, harga pupuk bersubsidi yang diterima para petani di berbagai daerah sangat terjangkau.
Di sisi lain, sasaran penerima pupuk subsidi juga langsung diterima oleh petani yang terdata berhak sehingga dapat tepat sasaran. "Pupuk itu juga bisa kok langsung ke kelompok petani dan tidak mahal-mahal biayanya, juga kita inginnya seperti itu," ujar dia.
Editor: Maruly Zainuddin
