“PDRB itu bukan satu-satunya indikator kesejahteraan dan kemakmuran di suatu wilayah. Kalau terkaya, apakah kemudian penduduk Kaltim makmur semua?” tegas Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unmul tersebut.
Ia menyebut, PDRB biasanya mengacu pada potensi kekayaan yang memang dimiliki suatu daerah. Dalam hal ini kekayaan Kaltim sudah tak diragukan lagi. “Yang menjadi masalah adalah apakah sepenuhnya kekayaan tersebut dikelola dan dinikmati oleh masyarakat Kaltim sendiri atau justru entitas bisnis dari luar daerah. Perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan, tapi sumbangsih ke daerahnya masih tergolong minim,” tukasnya.
Selama ini, masyarakat Kaltim hanya menikmati APBD Kaltim, yang jumlahnya sangat jauh dari potensi yang bisa diperoleh dari kekayaan asli Kaltim. Melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), Kaltim baru bisa merasakan hasil kekayaan mereka. (*)
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
“PDRB itu bukan satu-satunya indikator kesejahteraan dan kemakmuran di suatu wilayah. Kalau terkaya, apakah kemudian penduduk Kaltim makmur semua?” tegas Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unmul tersebut.
Ia menyebut, PDRB biasanya mengacu pada potensi kekayaan yang memang dimiliki suatu daerah. Dalam hal ini kekayaan Kaltim sudah tak diragukan lagi. “Yang menjadi masalah adalah apakah sepenuhnya kekayaan tersebut dikelola dan dinikmati oleh masyarakat Kaltim sendiri atau justru entitas bisnis dari luar daerah. Perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan, tapi sumbangsih ke daerahnya masih tergolong minim,” tukasnya.
Selama ini, masyarakat Kaltim hanya menikmati APBD Kaltim, yang jumlahnya sangat jauh dari potensi yang bisa diperoleh dari kekayaan asli Kaltim. Melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), Kaltim baru bisa merasakan hasil kekayaan mereka. (*)
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur