"Sebenarnya ini hanya terjadi miskomunikasi dari ahli waris dengan pemerintah Kabupaten Paser. Parmasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama," ucap H Hendrawan Putra, Rabu (30/12/2020).
Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya penjelasan dari anggota Komisi 1 DPRD Paser Hamransyah yang menilai permaslahan tersebut merupakan permasalahan perdata. Sehingga perlu segera diselesaikan.
"Walaupun permasalahan ini merupakan permasalahan miskomunikasi, namun dalam musyawarah harus diperjelas kepemilikannya. Kami harap pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai berlarut dan akhirnya akan memberatkan pemerintah Kabupaten Paser sendiri," ujar Hamransyah.
Ia juga menilai dalam permasalahan kepemilikan lahan dan hibah ada proses yang terlewatkan. Sehingga wajar jika sebagai ahli waris menuntut haknya.
"Ya kalau memang dari sisi pemerintah yang salah, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris. Untuk itu berdasarkan dari hasil mediasi yang dilaksanakan di pengadilan, kami rasa itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya. (ADV)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan
"Sebenarnya ini hanya terjadi miskomunikasi dari ahli waris dengan pemerintah Kabupaten Paser. Parmasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui musyawarah bersama," ucap H Hendrawan Putra, Rabu (30/12/2020).
Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya penjelasan dari anggota Komisi 1 DPRD Paser Hamransyah yang menilai permaslahan tersebut merupakan permasalahan perdata. Sehingga perlu segera diselesaikan.
"Walaupun permasalahan ini merupakan permasalahan miskomunikasi, namun dalam musyawarah harus diperjelas kepemilikannya. Kami harap pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai berlarut dan akhirnya akan memberatkan pemerintah Kabupaten Paser sendiri," ujar Hamransyah.
Ia juga menilai dalam permasalahan kepemilikan lahan dan hibah ada proses yang terlewatkan. Sehingga wajar jika sebagai ahli waris menuntut haknya.
"Ya kalau memang dari sisi pemerintah yang salah, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris. Untuk itu berdasarkan dari hasil mediasi yang dilaksanakan di pengadilan, kami rasa itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya. (ADV)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan