"Sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, kami disini mendukung dan beruoaya untuk mendukung kebutuhan masyarakat, terutama keoada guru dan tenaga pendidik yang saat ini hadir. Semoga saja perjuangam para guru dan tenaga pendidik honorer ini bisa membuahkan hasil yang manis," ucap H. Fadly Imawan, Selasa (6/10/2020).
Ia menyampaikan, guru dan Tenaga Pendidik Honorer meminta agar DPRD Paser bisa memberikan rekomendasi kepada GTKHNK 35+ Kabupaten Paser untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik Honorer. Agar setiap guru dan tenaga pendidik honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa test. Mengingat masa pengabdian yang sudah lebih dari 10 tahun.
"Guru dan tenga pendidik yang hadir ini memiliki masa pengabdian yang sudah cukup lama. Sehingga patut untuk diperjuangkan, tentunya dengan ketentuan perundang-undangan," paparnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tuntutan guru dan tenaga pendidik tersebut sampai saat ini masih dibatasi dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Memang sampai saat ini keinginan para guru dan tenaga honorer masih dibatasi dengan Undang-undang ASN. Tentu untuk merubah Undang-undang, ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu kami disini mendukung melalui jalur lembaga DPRD Paser," pungkasnya. (ADV).
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Rusdi
"Sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, kami disini mendukung dan beruoaya untuk mendukung kebutuhan masyarakat, terutama keoada guru dan tenaga pendidik yang saat ini hadir. Semoga saja perjuangam para guru dan tenaga pendidik honorer ini bisa membuahkan hasil yang manis," ucap H. Fadly Imawan, Selasa (6/10/2020).
Ia menyampaikan, guru dan Tenaga Pendidik Honorer meminta agar DPRD Paser bisa memberikan rekomendasi kepada GTKHNK 35+ Kabupaten Paser untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik Honorer. Agar setiap guru dan tenaga pendidik honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa test. Mengingat masa pengabdian yang sudah lebih dari 10 tahun.
"Guru dan tenga pendidik yang hadir ini memiliki masa pengabdian yang sudah cukup lama. Sehingga patut untuk diperjuangkan, tentunya dengan ketentuan perundang-undangan," paparnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tuntutan guru dan tenaga pendidik tersebut sampai saat ini masih dibatasi dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Memang sampai saat ini keinginan para guru dan tenaga honorer masih dibatasi dengan Undang-undang ASN. Tentu untuk merubah Undang-undang, ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu kami disini mendukung melalui jalur lembaga DPRD Paser," pungkasnya. (ADV).
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Rusdi