"Karena ada perbedaan hasil yang berdasarkan pada hasil Berita Acara Musyawarah Adat antara Lembaga Adat Desa Muara Toyu dengan Pemangku Adat Kabupaten PPU, dan berdasarkan Berita Acara Rapat antara Pemkab. Paser, Pemkab Kutai Barat, Pemkab PPU, Pemprov kaltim dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Untuk itu kami perlu melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Paser beserta OPD dan Instansi terkait," ucap Hendra Wahyudi. Senin (6/9/2020).
Ia juga menyampaikan bahwa untuk menangani permasalahan ini perlu juga melaksanakan koordinasi dengan melibatkan Lembaga Adat dan Masyarakat setempat, agar tidak timbul permasalahan lainnya di kemudian hari.
"Upaya saat ini melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di belakang hari," ungkapnya.
Selain berkoordinasi, ia juga menyampaikan pemkab paser hatus segera melakukan inventarisir terkait dengan wilayah Desa-desa diperbatasan.
"Perlunya dilakukan inventarisir terhadap desa-desa di daerah perbatasan, terkait dengan alokasi anggaran pembangunan di desa-desa yang menjadi perbatasan antara Kabuaoten Paser dengan Kabupaten Lain," pungkasnya. (ADV)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Rusdi
"Karena ada perbedaan hasil yang berdasarkan pada hasil Berita Acara Musyawarah Adat antara Lembaga Adat Desa Muara Toyu dengan Pemangku Adat Kabupaten PPU, dan berdasarkan Berita Acara Rapat antara Pemkab. Paser, Pemkab Kutai Barat, Pemkab PPU, Pemprov kaltim dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Untuk itu kami perlu melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Paser beserta OPD dan Instansi terkait," ucap Hendra Wahyudi. Senin (6/9/2020).
Ia juga menyampaikan bahwa untuk menangani permasalahan ini perlu juga melaksanakan koordinasi dengan melibatkan Lembaga Adat dan Masyarakat setempat, agar tidak timbul permasalahan lainnya di kemudian hari.
"Upaya saat ini melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di belakang hari," ungkapnya.
Selain berkoordinasi, ia juga menyampaikan pemkab paser hatus segera melakukan inventarisir terkait dengan wilayah Desa-desa diperbatasan.
"Perlunya dilakukan inventarisir terhadap desa-desa di daerah perbatasan, terkait dengan alokasi anggaran pembangunan di desa-desa yang menjadi perbatasan antara Kabuaoten Paser dengan Kabupaten Lain," pungkasnya. (ADV)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Rusdi
