Kepada Korankaltim.com, Basri menyampaikan, kunjungan tersebut dilaksanakan guna menambah referensi dalam penyusunan Raperda di Kabupaten Paser yang berkaitan dengan pengawasan, pengelolaan dan konservasi hutan.
"Kunjungan kerja ini dilakukan untuk menambah referensi kami terkait dengan pelaksanaan teknis yang perlu dilakukan dalam melakukan konservasi terhadap satwa yang dilindungi. Sebagai acuan untuk kami terapkan di Kabupaten Paser," ucap Basri, Kamis (24/9/2020).
Disamping itu, Wakil Ketua Pansus Raperda 3 Budi Santoso menambahkan bahwa hasil diskusi pansus DPRD Paser bersama KPH Balangan tersebut nantinya bisa dijadikan bahan untuk menyususn Raperda di Kabupaten Paser, berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Konservasi Hutan dan satwa di Kabupaten Paser.
"Hasil kunjungan kerja ini bisa menjadi bahan diskusi Pansus 3 DPRD Paser dengan instansi berwenang serta masyarakat saat pembahasan raperda yang saat ini sedang dibahas. Supaya produk hukum yang dihasilkan nanti bisa berdaya guna maksimal saat diterapkan di masyarakat," terang Budi Santoso. (ADV).
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Rusdi
Kepada Korankaltim.com, Basri menyampaikan, kunjungan tersebut dilaksanakan guna menambah referensi dalam penyusunan Raperda di Kabupaten Paser yang berkaitan dengan pengawasan, pengelolaan dan konservasi hutan.
"Kunjungan kerja ini dilakukan untuk menambah referensi kami terkait dengan pelaksanaan teknis yang perlu dilakukan dalam melakukan konservasi terhadap satwa yang dilindungi. Sebagai acuan untuk kami terapkan di Kabupaten Paser," ucap Basri, Kamis (24/9/2020).
Disamping itu, Wakil Ketua Pansus Raperda 3 Budi Santoso menambahkan bahwa hasil diskusi pansus DPRD Paser bersama KPH Balangan tersebut nantinya bisa dijadikan bahan untuk menyususn Raperda di Kabupaten Paser, berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Konservasi Hutan dan satwa di Kabupaten Paser.
"Hasil kunjungan kerja ini bisa menjadi bahan diskusi Pansus 3 DPRD Paser dengan instansi berwenang serta masyarakat saat pembahasan raperda yang saat ini sedang dibahas. Supaya produk hukum yang dihasilkan nanti bisa berdaya guna maksimal saat diterapkan di masyarakat," terang Budi Santoso. (ADV).
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Rusdi
