Penulis : Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan. Menurutnya, pembangunan tetap harus berjalan, meski dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Efisiensi tidak menghambat pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang harusnya bisa jalan panjang tentu dilakukan efisiensi, misalnya tidak bisa dilakukan semua tapi bertahap,” kata Ahmad Yani dikonfirmasi korankaltim.com, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi merupakan bagian dari penataan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan berbagai kebutuhan pemerintahan lainnya.

Menurutnya, prinsip efisiensi juga telah menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan sejak visi-misi Kukar Idaman Terbaik.

Di sisi lain, Legislator nomor satu Kukar ini menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap daerah melalui penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan hak-hak keuangan daerah.

Ia berharap potensi sumber daya alam yang dimiliki Kukar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat melalui mekanisme pembagian hasil yang diterima daerah.

“Kita dikaruniai kekayaan SDA. Kita harap pemerintah pusat mengirimkan hasilnya, mengirimkan kurang salurnya, mengirimkan dana bagi hasilnya ke daerah supaya daerah bisa membangun dengan budaya yang dimiliki,” sebutnya.

Ahmad Yani menilai dana yang menjadi hak daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kekayaan daerah semestinya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan sampai kita punya banyak tapi yang sampai sedikit. Kita ini kaya, tetapi kekayaan itu tidak bisa kita nikmati,” tegasnya.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan filosofi yang diusung dalam rangkaian Erau Adat Kutai 2026, yakni “Manunggal Raja Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya.”

Bagi Ahmad Yani, filosofi tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan dan pengelolaan kekayaan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Dan itu bertentangan dengan filosofi manunggal raja bersama rakyatnya, raja menjamu rakyatnya. Kita harap pemerintah pusat, pemerintah daerah sama-sama kolaborasi supaya hak-hak rakyat itu bisa kembali ke rakyat dan bisa dinikmati kita semua, masyarakat Kutai Kartanegara,” terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Efisiensi, kata dia, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga tidak memutus agenda pembangunan, melainkan mengatur prioritas agar pembangunan dapat terus berlanjut secara bertahap.

Momentum HUT ke-244 Tenggarong pun dimaknai Ahmad Yani sebagai pengingat bahwa seluruh kekayaan, pembangunan dan kebijakan daerah pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Itulah makna ulang tahun 244. Kita maknai bahwa semuanya harus kembali ke rakyat. Kita harus berbagi dan semua kekayaan yang dimiliki, dengan budaya dan kekayaan itu mari kita kembalikan kepada rakyat,” demikian Ahmad Yani. (adv)