1 menit baca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditargetkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk disahkan pada November 2025 mendatang.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan saat ini DPRD bersama eksekutif tengah membahas penyusunan RPJMD, dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Saat ini sedang pembentukan pansus, dengan demikian diharapkan RPJMD yang dihasilkan bisa memberikan manfaat di tengah masyarakat dan tepat sasaran,” kata Yani dikonfirmasi korankaltim.com, Selasa (14/10/2025).
Legislator PDIP ini mengungkapkan saat ini yang menjadi perhatian serius adalah harus memperhatikan kawasan yang mencakup Ibu Kota Nusantara (IKN). Dijelaskannya meskipun sejumlah wilayah Kukar masuk IKN, tapi wilayah itu belum ditanggung oleh pihak Otorita IKN.
“Sehingga ini menjadi perhatian bersama, termasuk pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, tentu pusat tidak akan memikirkan karena masih akan menunggu terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) atau pemindahan secara resmi, sesuai dengan janji Presiden di 2028 mendatang," jelasnya.
Disebutkan Yani ada empat kecamatan di Kukar yang masuk wilayah IKN, yakni Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Sanga-Sanga dan Kecamatan Samboja. Untuk itu DPRD Kukar ingin memastikan bahwa kecamatan yang masuk IKN, harus diakomodir oleh pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang, khususnya masuk ke dalam RPJMD.
"Kecamatan itu merupakan daerah penghasil, itu harus ada nilai lebih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyusunan RPJMD ini bisa memberikan kenyamanan serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” harapnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan saat ini DPRD bersama eksekutif tengah membahas penyusunan RPJMD, dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Saat ini sedang pembentukan pansus, dengan demikian diharapkan RPJMD yang dihasilkan bisa memberikan manfaat di tengah masyarakat dan tepat sasaran,” kata Yani dikonfirmasi korankaltim.com, Selasa (14/10/2025).
Legislator PDIP ini mengungkapkan saat ini yang menjadi perhatian serius adalah harus memperhatikan kawasan yang mencakup Ibu Kota Nusantara (IKN). Dijelaskannya meskipun sejumlah wilayah Kukar masuk IKN, tapi wilayah itu belum ditanggung oleh pihak Otorita IKN.
“Sehingga ini menjadi perhatian bersama, termasuk pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, tentu pusat tidak akan memikirkan karena masih akan menunggu terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) atau pemindahan secara resmi, sesuai dengan janji Presiden di 2028 mendatang," jelasnya.
Disebutkan Yani ada empat kecamatan di Kukar yang masuk wilayah IKN, yakni Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Sanga-Sanga dan Kecamatan Samboja. Untuk itu DPRD Kukar ingin memastikan bahwa kecamatan yang masuk IKN, harus diakomodir oleh pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang, khususnya masuk ke dalam RPJMD.
"Kecamatan itu merupakan daerah penghasil, itu harus ada nilai lebih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyusunan RPJMD ini bisa memberikan kenyamanan serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” harapnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
